Alangkah Baiknya Anies dan Ahok Ngopi Bareng Bahas Reklamasi Teluk Jakarta

MerahPutih.com - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama melakukan pertemuan untuk membahas persoalan Reklamasi Teluk Jakarta.

Sambung Bestari, dari pertemuan keduanya itu diharapkan polemik terkait Reklamasi Teluk Jakarta bisa terselesaikan.

"Mereka aja ketemu minum kopi bareng," kata Bestari Barus saat dihubungi wartawan, pada Kamis (27/7).

BACA JUGA: Gerindra Salahkan Ahok Terkait Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Apalagi saat ini, kata Bestari, masih berada di bulan Syawal 1440 Hijriah. Alangkah baiknya Anies dan Ahok melakukan pertemuan mengakhiri persoalan Reklamasi ini.

Jangan dari masing-masing pihak terus menyatakan pembenaran dan pembelaan mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.

"Ya silahkan saja mereka yang saling sebel. Kalau saling sebel Mumpung masih bukan syawal ketemu aja. Kan nggak salah ketemu," cetusnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies mengaku dongkol dengan keputusan Ahok yang membuat Peraturan Gubernur Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Sebab menurut Anies Pergub 206 Tahun 2016 itu dibuat secara kebut sebelum dirinya bersama pendampingnya kala itu Sandiaga Uno bekerja di Pemprov DKI.

BACA JUGA: Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Desak Anies Cabut IMB Pulau Reklamasi

"Yang lalu biarlah berlalu yang kedepan kita bangun bersama," tutup Betari.

Seperti diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan bahwa Gubernur Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cerdik dalam menerbirkan Peraturan Gubernur Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Sebab menurut dia, Pergub itu dibuat secara kebut sebelum dirinya bersama pasangannya kala itu Sandiaga Uno bekerja di Pemprov DKI.

"Menurut saya yang mengerjakan ini (Pergub 206 Tahun 2016) semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

Dari Pergub tersebut Pemprov DKI menerbitkan 932 Izin Mendirikan Bangungan (IMB) Pulau Reklamasi D atau Pantai Maju. IMB tersebut diperuntukkan bagi 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

IMB itu diterbitkan PTSP DKI atas nama PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D pada November 2018.

Namun kata Ahok, Pergub itu seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi Anies untuk memberikan 932 IMB di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta.

Kata dia, bila Pergub 206 tahun 2016 bisa jadi landasan hukum terbitkan IMB, sejak menjadi Gubernur dirinya akan memberikan IMB pada Pulau Reklamasi.

BACA JUGA: Mengukur Keberanian DPRD Menginterplasi Anies di Polemik IMB Reklamasi

"Aku udah malas komentarinya. Kalau Pergub aku (206/2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi," tegas Ahok saat dihubungi, Rabu (19/6) lalu. (Asp)