Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memperingatkan pemerintah dan aparat keamanan menghindari penggunaan senjata dan kekerasan dalam merespon tuntutan kelompok bersenjata di Mimika, Papua.
"Penggunaan kekerasan hanya akan memicu eskalasi kekerasan, dan dapat mengakibatkan pelanggaran serius hak asasi manusia, dan semakin kentalnya ketidakpercayaan warga Papua atas otoritas Indonesia," ujar Koordinator KontraS Yati Andriyani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/11).
Upaya damai, kata Yati Andriyani, meskipun rumit dan memakan waktu, harus terus dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pihak yang netral untuk menjajaki perundingan dan mengkomunikasikan tuntutan mereka.
"Pemerintah harus membuka akses media independen untuk menghindar kesimpangsiuran berita, stigma kriminal dan narasi atau informasi yang tidak seimbang," tandasnya.
Lebih lanjut, Yati meminta pemerintah membuka akses bagi pemantau dan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat sipil yang terdampak akibat krisis ini.
Menurutnya, situasi krisis yang terjadi di Mimika juga harus dilihat sebagai ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap praktek kebijakan pemerintah di Papua.
"Oleh karenanya dalam krisis ini Pemerintah harus mampu menjawab akar persoalan sesungguhnya di Papua secara menyeluruh, termasuk berbagai ketidakdilan struktural dan impunitas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua," pungkas Yati Andriyani.(Pon)
