Konsumsi Rumah Tangga Dalam Negeri Tercatat Masih Kuat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Agustus 2024
Konsumsi Rumah Tangga Dalam Negeri Tercatat Masih Kuat

KICKFEST 2024 akan digelar di dua kota. (foto: dok/KICKFEST)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II-2024. Besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar Rp 5.536,5 triliun, sedangkan PDB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp 3.231 triliun.

Secara kuartal, pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,79 persen dibandingkan dengan triwulan I-2024 (q-to-q). Sedangkan secara semesteran, ekonomi semester I-2024 tumbuh 5,08 persen dibandingkan dengan semester I-2023 (c-to-c).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk pada triwulan II-2024.

"Komponen konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,53 persen, tumbuh kuat 4,93 persen. Hal ini mengindikasikan masih cukup kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (5/8).

Baca juga:

Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan II 2024

Ditinjau dari sumber pertumbuhan, katanya pula, konsumsi rumah tangga masih jadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 2,62 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2024 utamanya didorong oleh perayaan hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Waisak, Kenaikan Isa Al Masih, serta Idul Adha.

Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berkontribusi sebesar 1,32 persen, konsumsi pemerintah 0,10 persen, dan net ekspor 0,25 persen. Secara umum, seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang positif.

Pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,98 persen. Komponen ini berkontribusi sebesar 1,32 persen terhadap PDB secara umum.

Ekspor dan impor juga mengalami pertumbuhan tinggi, masing-masing sebesar 8,28 persen dan 8,57 persen. Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor migas dan nonmigas, sedangkan peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong. Sementara PMTB tumbuh 4,43 persen dan konsumsi pemerintah tumbuh 1,42 persen. (*)

#Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - 1 jam, 53 menit lalu
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Pemerintah menyebut TPT Indonesia mencapai 4,65 persen pada 2026. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, disertai dorongan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Bagikan