Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan masyarakat akan menilai negatif konsep kartu prakerja milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak tertutup kemungkinan, masyarakat akan menilai konsep kartu prakerja ialah cara bagi-bagi uang kepada perusahaan digital.
"Ada kesan kuat di masyarakat bahwa ini seperti bagi-bagi uang kepada vendor perusahaan digital yang sebenarnya juga sudah untung dengan peningkatan penggunaan aplikasi mereka sebagai dampak kebijakan semua dilakukan dari rumah, stay at home," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (21/4).
Baca Juga:
Anies Dianggap Main-main Jalankan PSBB di DKI, Ini Alasannya
Menurut dia, pendapat masyarakat itu bisa dipicu dari alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp 1 juta per orang untuk pelatihan kerja yang disediakan vendor digital. Total, 5,6 juta calon penerima kartu prakerja sehingga dana untuk pelatihan mencapai Rp5,6 triliun.
Seharusnya, kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, dana pelatihan bisa langsung diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 tengah melanda Indonesia.
Menurut Sukamta, banyak rakyat yang membutuhkan uang karena terdampak pandemi. Tidak sedikit rakyat yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi.
"Konsep seperti ini terlihat tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat di tengah pandemi COVID-19," imbuhnya.
Baca Juga:
Luhut Tolak Keinginan Anies Hentikan KRL, Pemprov DKI tak Berkutik
Secara pribadi, Sukamta menilai, konsep prakerja tidak memberi solusi bagi masalah yang disasarnya, yaitu soal pengangguran. Kalau akan dibuat pelatihan kerja, berikanlah keterampilan yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan.
"Hanya saja sangat disayangkan, ternyata sekarang ini seperti ada pembelokan sehingga tidak semua uang dibagi kepada rakyat pencari kerja, tetapi Rp. 1 juta ditahan dan langsung dialokasikan untuk pelatihan digital," tutup dia. (Pon)
