Konflik Perebutan Kursi Ketua KADIN, Pengamat Sebut Lemahnya Tata Kelola Organisasi


Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat/ dok Pribadi
MerahPutih.com - Konflik kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie menjadi sorotan belakangan ini.
Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, konflik ini memperlihatkan wajah buram organisasi yang seharusnya menjadi wadah pengusaha nasional.
“Menunjukkan mentalitas yang jauh dari profesionalisme,” kata Achmad dalam keteranganya dikutip Jumat (20/9).
Menurut Achmad, alih-alih fokus pada pengembangan dunia usaha dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, KADIN terjebak dalam perebutan kekuasaan. “Ini mencerminkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu,” tutur Achmad.
Baca juga:
Ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini melihat, ketika organisasi sebesar KADIN tidak mampu menjaga integritas dan profesionalisme, sulit bagi masyarakat untuk berharap bahwa para anggotanya akan menjadi pelaku usaha yang bermoral dan berkomitmen pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Kisruh KADIN juga memperlihatkan lemahnya sistem tata kelola organisasi,” ujar Achmad.
Achmad meyakini, kisruh ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat bahwa KADIN perlu reformasi mendalam.
“KADIN tidak boleh lagi menjadi sarang kepentingan yang hanya mementingkan diri sendiri,” ungkap Achmad.
Baca juga:
Kadin Diminta Satu Suara di Tengah Lemahnya Daya Beli Masyarakat
Sebaliknya, KADIN harus kembali pada esensinya sebagai organisasi pengusaha yang berintegritas, independen, dan berkomitmen pada pembangunan ekonomi nasional.
Untuk itu, perlu ada upaya serius dari para pemimpin KADIN dan anggotanya untuk memperbaiki tata kelola dan mengembalikan KADIN pada fungsi utamanya.
“Pemerintah sebagai mitra strategis KADIN juga perlu mendorong terciptanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja organisasi ini,” tutup Achmad. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kadin Janjikan Renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni Rampung di April 2026, Tidak Pakai APBN

Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Kadin Nilai Ekspor Indonesia ke AS Bisa Melejit 2 Kali Lipat Berkat Diskon Tarif Gila-gilaan!

Permintaan Proyek Rp 5 Triliun Tanpa Tender Kadin Cilegon Berbuntut Panjang, Pengusaha Daerah Dikumpulkan

Tawarkan Gubernur Pramono Kerja Sama Pengelolaan Sampah, KADIN: Tak Perlu Lagi Buang ke TPA

Perputaran Uang di Lebaran 2025 Diyakini Turun, Rata-Rata Keluarga Bawa Rp 3,75 Juta Saat Mudik

Kadin Kaji Aturan Kompensasi Uang PHK Jadi 60 Persen Selama 6 Bulan

Ingin Proyek Infrastruktur Lebih Efisien, Prabowo: Swasta Silakan Bergerak!

Tegaskan Jajaran Pemerintah Harus Efisien, Prabowo: Saya Paham Praktik Akal-Akalan

Hadiri Munas Kadin Indonesia, Prabowo: Jaga Persatuan dan Kekompakan
