Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Meski sudah 3 tahun selesai dibangun, konflik pusat grosir Pasar Turi dengan Pemkot Surabaya tak kunjung usai. Hal tersebut menarik perhatian DPR RI sehingga mengharuskan turun tangan.
"Pasar Turi ini sudah dibangun sejak tiga tahun lalu setelah terbakar. Pedagang sudah masuk, tapi tidak pengunjungnya. 'Kan kasihan pedagang merugi," kata Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo di Surabaya, Sabtu (5/8).
Selain pedagang rugi, kata Bambang, sayang sekali jika Pasar Turi yang dibangun megah, tidak menjadi sasaran para pembeli. Sebab, Pasar Turi sebelum terbakar adalah pertokoan yang menjadi ikon Jawa Timur, khususnya Surabaya.
Sementara dari hasil kunjungannya, ada beberapa temuan mengapa Pasar Turi tidak diminati pengunjung.
Pertama, kata Bambang, dikarenakan adanya bekas tempat penampungan sementara (TPS) di samping yang menutupi Gedung Pasar Turi. Sementara, TPS itu sendiri dihuni oleh pedagang kaki lima yang bukan korban kebakaran Pasar Turi.
"TPS ini menghalangi bangunan Pasar Turi, dan sudah seharusnya dirobohkan karena Pasar Turi sudah jadi. Pemerintah punya hak merobohkan, karena TPS itu dulu sebagian juga dibangun dengan biaya APBN," kata Bambang.
Selain faktor TPS, konflik antara manajemen Pasar Turi dengan Pemkot Surabaya yang tidak harmonis juga menjadi kendala pengembangan Pasar Turi.
Oleh sebab itu, dalam waktu dekat anggota DPR RI tersebut akan menyampaikan kepada Kementrian Perdagangan untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi. (*)
Berita ini dilaporkan oleh Budi Lentera kontributor merahputih.com di Surabaya dan sekitarnya. Baca juga berita terkait berikut ini: Setelah Jakarta dan Jogja, Festival Kopi Mandiri Digelar di Surabaya
