Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sejumlah dokter yang tergabung dalam Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyoroti tragedi ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia. Perwakilan komunitas, dr. Bakta mengatakan, meninggalnya ratusan anggota KPPS dinilai menjadi bencana kesehatan nasional.
Bakta mengatakan, pihaknya menuntut Kapolri Tito Karnavian untuk mengeluarkan surat perintah autopsi jasad para anggota KPPS meninggal dunia. Tak hanya anggota KPPS, namun autopsi ini juga berlaku untuk semua korban yang meninggal dunia dalam proses penghitungan suara di Pemilu 2019.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Sabtu, 4 Mei 2019, jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia mencapai 554 orang termasuk personel Polri. Adapun jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara, petugas yang sakit 3.788 orang.
Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menilai, tuntutan ini terlalu gila dan sangat politis.
"Mereka dokter kok tidak punya rasa kemanusian. Apapun alasan mereka bagi saya ini adalah politis, bukan soal kemanusian dan kesehatan," kata Kelrey kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (10/6).
BACA JUGA: Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Selidiki Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS
Kelrey menganggap, pernyataan atau tuntutan komunitas dokter itu adalah proyek politik bukan soal medis atau kemanusian apalagi soal kepercayaan kepada tuhan.
"Ingat Rezeki, Jodoh dan Maut itu urusan Tuhan, bukan dokter atau kapolri, jadi kalau petugas KPPS meninggal itu urusan tuhan, kita yang masih hidup hanya doa kan mereka dan bantu keluarga korban. Titik. Soal orang meninggal itu urusan Tuhan," jelas dia.
Kelrey menduga ini sejalan dengan pernyataan politik dari BPN Prabowo-Sandi yang mengusulkan makam para petugas pengamanan Pemilu 2019 yang gugur saat bertugas dibongkar kembali. BPN menilai ada yang janggal karena banyaknya jumlah petugas yang meninggal.
"Jadi jelas ya ini bisa jadi proyek politik, kenapa tidak dari awal komunitas dokter ini tidak mengeluarkan pernyataan itu? Kenapa sudah hampir satu bulan baru keluarkan ini. Konyol dan politis banget. Jadi sekali lagi, polri haram tanggapi hal ini. Haram," terang Kelrey.
BACA JUGA: TKN Sedih BPN Mempolitisir Tewasnya Ratusan KPPS
"Lebih baik polri urus hal-hal penting dan masuk akal, dari pada tanggapi atau urus masukan orang-orang gila itu," tambah dia.
Kelrey meminta kepada Kapolri untuk tidak usah megurusi hal-hal semacam ini. "Jangan tanggapi kmunitas dokter ini, tidak penting. Mereka sudah gila. Mereka tidak punya rasa kemanusiaan dan ketuhanan," tandas Kelrey. (Knu)
