Komposisi Komisi DPRD DKI 2024-2029 Rampung, Hari ini Dibahas di Rapat Paripurnakan

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 08 Oktober 2024
Komposisi Komisi DPRD DKI 2024-2029 Rampung, Hari ini Dibahas di Rapat Paripurnakan

Suasana rapat paripurna pengumuman pimpinan dan fraksi DPRD DKI periode 2024-2029. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PENYUSUNAN alat kelengkapan dewan (AKD) untuk Komisi DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 rampung. Dewan perlemen di Kebon Sirih akan menggelar rapat paripurna (Rapur) penetapan AKD masa jabatan 2024-2029 pada Selasa (8/10) pukul 13.00 WIB.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan para pemimpin DPRD dan fraksi-fraksi menyepakati komposisi AKD berdasarkan jumlah suara atau jumlah kursi yang diperoleh setiap partai. "Musyawarah komposisi AKD berdiri di atas prinsip adil dan proporsional. Tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada yang terzalimi," ujar Khoirudin di Jakarta, Selasa (8/10).

Berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapim, sambung Khoirudin, lima komisi di DPRD akan diketuai utusan lima partai pemenang yang saat ini memimpin DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

"Komisi A dipimpin Fraksi Gerindra, Komisi B oleh Fraksi Nasdem, Komisi C dipimpin Fraksi Golkar, Komisi D dipimpin Fraksi PDIP, Komisi E dari Fraksi PKS," beber Khoirudin.

Baca juga:

5 Pimpinan DPRD DKI Siap Dilantik dan Ambil Sumpah Jabatan



Kinerja DPR DKI bisa dimulai dengan terbentuknya AKD. Seperti komisi, badan musyawarah, badan anggaran, dan badan kehormatan bisa memulai kinerjanya. "Hari ini rapat di komisi untuk menyempurnakan sesuai aturan yang ada. Siangnya langsung paripurna untuk membacakan atau mengumumkan," tuturnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, jajaran Komisi A akan diisi ketua Inggard Joshua (Gerindra), wakil ketua Noor Alia Laksono (Golkar), sekretaris Mujiyono (Demokrat). Sementara itu, koordinator Komisi A akan dipegang Ima Mahdiah (PDI Perjuangan).

Untuk Komisi B, ketua Nova Harivan Paloh (NasDem), wakil ketua Wahyu Dewanto (Gerindra), sekretaris M Taufik Zulkifli (PKS). Koordinator komisi B ialah Basri Baco (Golkar).

Selanjutnya Komisi C, ketua Dimaz Raditya Soesatyo (Golkar), wakil ketua Suhud Alyudin (PKS), Sekretaris Sutikno (PKB). Koordinator komisi C Khoirudin (PKS).

Lalu, Komisi D, ketua Yuke Yurike (PDIP), wakil ketua M Idris (Nasdem), sekretaris Habib Muhamad bin Salim Alatas (PAN). Koordinator Komisi D Wibi Andrino (NasDem).

Terakhir, Komisi E, ketua M Thamrin (PKS), wakil ketua Agustina Hermanto (PDI Perjuangan), sekretaris Justin Aldrian (PSI). Koordinator Komisi E Rany Mauliani (Gerindra).

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan telah dicapai kesepakatan yang mengakomodasi semua. Dalam keputusan tersebut mudah-mudahan tak ada yang dirugikan dan semua dimenangkan.

"Tidak ada yang dirugikan. Semua aturan dan regulasi kita jalankan," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

DPRD DKI Minta Warga Tak Rusak Surat Suara saat Pencoblosan Pilkada

#DPRD #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Ketiadaan standar harga yang jelas sering kali dimanfaatkan untuk mematok tarif semaunya sehingga wisatawan kapok liburan di Banten
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan