Kompolnas Beri Perhatian Khusus Terkait Netralitas Polisi di Jawa Barat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 November 2023
Kompolnas Beri Perhatian Khusus Terkait Netralitas Polisi di Jawa Barat

Anggota Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar (kedua dari kanan) saat pemantauan persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di wilayah hukum Polda Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). (ANTARA/HO-Humas Kompolnas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau netralitas anggota Polri saat kampanye Pemilu 2024.

Pada hari pertama kampanye, Selasa (28/11), Kompolnas melakukan pengawasan di Jawa Barat.

Pemantauan dilakukan oleh anggota Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar dan Mohammad Dawam.

Baca Juga:

Tidak Berkampanye Lagi, Gibran Ikut Upacara HUT Ke-52 Korpri dan Ikrar Netralitas ASN

Pudji mengatakan, Polda Jawa Barat dipilih sebagai objek yang mendapat perhatian khusus. Sebab, jumlah populasi penduduk dan pemilih pemilu 2024 ini tercatat terbesar dari seluruh wilayah Indonesia.

“Oleh karenanya potensi kerawanan cukup tinggi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/11).

Hari pertama kampanye Pemilu 2024 menjadi penting bagi Kompolnas ikut melakukan kegiatan pemantauan persiapan satuan wilayah Polri dengan memberikan imbauan khusus netralitas kepada para anggota pada proses dan tahapan Pemilu 2024.

"Ini adalah komitmen sekaligus pesan penting kami kepada seluruh jajaran anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia,” terang Pudji yang juga purnawirawan Polri berangkat Irjen ini.

Baca Juga:

Donny Gahral Sebut Pemilu Bisa Berjalan Damai jika Aparatur Negara Netral

Setelah kunjungan ke Polda Jawa Barat, tim melanjutkan ke Polrestabes Bandung dan Polres Purwakarta dalam rangka hal yang sama.

Pudji pun berpesan sikap profesionalisme dan netralitas dalam pelayanan masyarakat sebagaimana Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: 1160, tertanggal 31 Mei 2023 harus terus dipegang teguh.

"Selain itu, seluruh personel tidak lelah menjaga situasi harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) agar Indonesia tetap kondusif pada proses tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung," tutur Pudji.

Pudji belum bisa memberikan hasil temuannya saat ini. Nantinya, penilaian tersebut akan disampaikan secara terbuka bersama dengan pengecekan di wilayah lainnya. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri dan Panglima TNI Tanda Tangani Prasasti Komitmen Netralitas Pemilu 2024

#Kompolnas #Pemilu 2024 #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar
Penegakan hukum harus tetap profesional dan proporsional serta menjaga etika pelayanan publik.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar
Indonesia
Roy Suryo cs Minta Gelar Perkara Khusus untuk Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Polda Metro Beri Sinyal Enggan Kasih Kesempatan
Polisi menyebut selama ini proses kepolisian mematuhi asas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, akuntabel, efektif, dan efisien.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Roy Suryo cs Minta Gelar Perkara Khusus untuk Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Polda Metro Beri Sinyal Enggan Kasih Kesempatan
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Polri telah membentuk tim kelompok kerja (pokja) untuk mengkaji cepat implikasi putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
Komisi Reformasi Kepolisian Gelar RDP, Serap Aspirasi dan Buka Kanal Aduan Publik Lewat WhatsApp
Komisi Reformasi Kepolisian gelar RDP dan buka kanal WhatsApp untuk tampung aspirasi publik. Jimly bahas isu ijazah palsu hingga keluhan penahanan demonstran.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
Komisi Reformasi Kepolisian Gelar RDP, Serap Aspirasi dan Buka Kanal Aduan Publik Lewat WhatsApp
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Anggota yang Ditempatkan di Luar Instansi tak Terima Gaji Dobel
Mabes Polri mengklaim setiap anggota yang mengemban tugas di instansi lain tidak lagi memegang jabatan di internal Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
Mabes Polri Ungkap Anggota yang Ditempatkan di Luar Instansi tak Terima Gaji Dobel
Indonesia
Pasca Putusan MK, Pakar Hukum Sebut Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil tak Wajib Mundur
Pakar hukum menilai, bahwa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tak wajib mundur.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Pasca Putusan MK, Pakar Hukum Sebut Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil tak Wajib Mundur
Indonesia
KPK Tunggu Sikap Kementerian dan Polri terkait Putusan MK soal Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil
KPK kini menunggu sikap kementerian dan polri terkait putusan MK soal larangan polisi isi jabatan sipil.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
KPK Tunggu Sikap Kementerian dan Polri terkait Putusan MK soal Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil
Indonesia
Nasib Polisi Aktif di KPK Imbas Putusan MK Tunggu Hasil Kajian Polri
Ketua KPK menambahkan lembaga antirasuah sendiri juga sedang mengkajinya di lingkup internal selain menunggu hasil kajian Polri dan Kementerian
Wisnu Cipto - Rabu, 19 November 2025
Nasib Polisi Aktif di KPK Imbas Putusan MK Tunggu Hasil Kajian Polri
Bagikan