Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kompolnas Beri Perhatian Khusus Terkait Netralitas Polisi di Jawa Barat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 November 2023
Kompolnas Beri Perhatian Khusus Terkait Netralitas Polisi di Jawa Barat

Anggota Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar (kedua dari kanan) saat pemantauan persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di wilayah hukum Polda Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). (ANTARA/HO-Humas Kompolnas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau netralitas anggota Polri saat kampanye Pemilu 2024.

Pada hari pertama kampanye, Selasa (28/11), Kompolnas melakukan pengawasan di Jawa Barat.

Pemantauan dilakukan oleh anggota Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar dan Mohammad Dawam.

Baca Juga:

Tidak Berkampanye Lagi, Gibran Ikut Upacara HUT Ke-52 Korpri dan Ikrar Netralitas ASN

Pudji mengatakan, Polda Jawa Barat dipilih sebagai objek yang mendapat perhatian khusus. Sebab, jumlah populasi penduduk dan pemilih pemilu 2024 ini tercatat terbesar dari seluruh wilayah Indonesia.

“Oleh karenanya potensi kerawanan cukup tinggi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/11).

Hari pertama kampanye Pemilu 2024 menjadi penting bagi Kompolnas ikut melakukan kegiatan pemantauan persiapan satuan wilayah Polri dengan memberikan imbauan khusus netralitas kepada para anggota pada proses dan tahapan Pemilu 2024.

"Ini adalah komitmen sekaligus pesan penting kami kepada seluruh jajaran anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia,” terang Pudji yang juga purnawirawan Polri berangkat Irjen ini.

Baca Juga:

Donny Gahral Sebut Pemilu Bisa Berjalan Damai jika Aparatur Negara Netral

Setelah kunjungan ke Polda Jawa Barat, tim melanjutkan ke Polrestabes Bandung dan Polres Purwakarta dalam rangka hal yang sama.

Pudji pun berpesan sikap profesionalisme dan netralitas dalam pelayanan masyarakat sebagaimana Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: 1160, tertanggal 31 Mei 2023 harus terus dipegang teguh.

"Selain itu, seluruh personel tidak lelah menjaga situasi harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) agar Indonesia tetap kondusif pada proses tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung," tutur Pudji.

Pudji belum bisa memberikan hasil temuannya saat ini. Nantinya, penilaian tersebut akan disampaikan secara terbuka bersama dengan pengecekan di wilayah lainnya. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri dan Panglima TNI Tanda Tangani Prasasti Komitmen Netralitas Pemilu 2024

#Kompolnas #Pemilu 2024 #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Bagian dari Rakyat, Harus Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI dan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. Ia menyebut kedua institusi harus selalu hadir membantu masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Bagian dari Rakyat, Harus Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Indonesia
Bareskrim Bongkar Sindikat Pencurian BTS, Biang Kerok Hilang Sinyal di Jabodetabek Bikin Rugi Capai Rp 60 Miliar
Polisi telah menangkap sejumlah tersangka dan menyita 38 unit modul BTS beserta barang bukti lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Bareskrim Bongkar Sindikat Pencurian BTS, Biang Kerok Hilang Sinyal di Jabodetabek Bikin Rugi Capai Rp 60 Miliar
Indonesia
Belum Pernah Dicecar Polri, Pemeriksaan Pertama Tersangka Eks Jampidsus Ditekel Kejagung Hari Ini 
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah jalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Kejagung. Polri serahkan barang bukti Rp467 miliar dan 74 kg emas.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Juli 2026
Belum Pernah Dicecar Polri, Pemeriksaan Pertama Tersangka Eks Jampidsus Ditekel Kejagung Hari Ini 
Indonesia
Perpres Pengamanan Jaksa Disorot, Imparsial Minta Pemerintah Evaluasi Aturan dan Perjelas Peran TNI-Polri
Imparsial meminta pemerintah mengevaluasi Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang pengamanan jaksa. Nilai pembagian kewenangan TNI dan Polri perlu diperjelas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Perpres Pengamanan Jaksa Disorot, Imparsial Minta Pemerintah Evaluasi Aturan dan Perjelas Peran TNI-Polri
Indonesia
Naik Turun Status Tersangka Eks Jampidsus, Kejagung: Bukan Gugur, Tapi Lagi Dipelajari
Status eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto turun jadi saksi di Sprindik Kejagung
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Naik Turun Status Tersangka Eks Jampidsus, Kejagung: Bukan Gugur, Tapi Lagi Dipelajari
Indonesia
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Kerja sama tersebut dibutuhkan, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Indonesia
Kapolri Temui Panglima TNI, Tegaskan TNI-Polri Solid sesuai Arahan Prabowo
Kapolri temui Panglima TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan ini menjadi silaturahmi demi menjaga hubungan TNI-Polri.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kapolri Temui Panglima TNI, Tegaskan TNI-Polri Solid sesuai Arahan Prabowo
Indonesia
Modus DM Telegram! Sindikat Pedofil Global Incar Anak Indonesia, Konten Dijual ke Pasar Gelap
Polri ungkap sindikat pedofil global yang memanfaatkan Telegram untuk menjaring anak-anak Indonesia. Konten eksploitasi seksual dijual ke pasar gelap internasional.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Juli 2026
Modus DM Telegram! Sindikat Pedofil Global Incar Anak Indonesia, Konten Dijual ke Pasar Gelap
Indonesia
DPR Tegaskan Kasus Eks JAM-Pidsus Febrie Adriansyah Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum
Penanganan perkara harus dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
DPR Tegaskan Kasus Eks JAM-Pidsus Febrie Adriansyah Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Legislator Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Redakan Ketegangan Polri-Kejagung
Konflik terbuka yang terus berlarut antara Polri dan Kejaksaan ini mengindikasikan adanya disfungsi koordinasi atau bahkan pembiaran di tingkat eksekutif.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Legislator Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Redakan Ketegangan Polri-Kejagung
Bagikan