Kompolnas Beri Perhatian Khusus Terkait Netralitas Polisi di Jawa Barat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 November 2023
Kompolnas Beri Perhatian Khusus Terkait Netralitas Polisi di Jawa Barat

Anggota Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar (kedua dari kanan) saat pemantauan persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di wilayah hukum Polda Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). (ANTARA/HO-Humas Kompolnas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau netralitas anggota Polri saat kampanye Pemilu 2024.

Pada hari pertama kampanye, Selasa (28/11), Kompolnas melakukan pengawasan di Jawa Barat.

Pemantauan dilakukan oleh anggota Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar dan Mohammad Dawam.

Baca Juga:

Tidak Berkampanye Lagi, Gibran Ikut Upacara HUT Ke-52 Korpri dan Ikrar Netralitas ASN

Pudji mengatakan, Polda Jawa Barat dipilih sebagai objek yang mendapat perhatian khusus. Sebab, jumlah populasi penduduk dan pemilih pemilu 2024 ini tercatat terbesar dari seluruh wilayah Indonesia.

“Oleh karenanya potensi kerawanan cukup tinggi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/11).

Hari pertama kampanye Pemilu 2024 menjadi penting bagi Kompolnas ikut melakukan kegiatan pemantauan persiapan satuan wilayah Polri dengan memberikan imbauan khusus netralitas kepada para anggota pada proses dan tahapan Pemilu 2024.

"Ini adalah komitmen sekaligus pesan penting kami kepada seluruh jajaran anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia,” terang Pudji yang juga purnawirawan Polri berangkat Irjen ini.

Baca Juga:

Donny Gahral Sebut Pemilu Bisa Berjalan Damai jika Aparatur Negara Netral

Setelah kunjungan ke Polda Jawa Barat, tim melanjutkan ke Polrestabes Bandung dan Polres Purwakarta dalam rangka hal yang sama.

Pudji pun berpesan sikap profesionalisme dan netralitas dalam pelayanan masyarakat sebagaimana Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: 1160, tertanggal 31 Mei 2023 harus terus dipegang teguh.

"Selain itu, seluruh personel tidak lelah menjaga situasi harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) agar Indonesia tetap kondusif pada proses tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung," tutur Pudji.

Pudji belum bisa memberikan hasil temuannya saat ini. Nantinya, penilaian tersebut akan disampaikan secara terbuka bersama dengan pengecekan di wilayah lainnya. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri dan Panglima TNI Tanda Tangani Prasasti Komitmen Netralitas Pemilu 2024

#Kompolnas #Pemilu 2024 #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolda Ajak Masyarakat Aceh Tamiang Jadikan Lumpur Sisa Banjir untuk Media Tanam Tumbuhan
Menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan pascabencana.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Kapolda Ajak Masyarakat Aceh Tamiang Jadikan Lumpur Sisa Banjir untuk Media Tanam Tumbuhan
Indonesia
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Polri mengerahkan personel untuk memastikan warga yang terdampak banjir dapat dievakuasi dengan aman
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Hal tersebut dinilai dapat memperpendek rentang kendali organisasi sekaligus memperkuat pengawasan internal di tubuh kepolisian. ?
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Bagikan