Kompolnas Beri Perhatian Khusus Terkait Netralitas Polisi di Jawa Barat
Anggota Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar (kedua dari kanan) saat pemantauan persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di wilayah hukum Polda Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). (ANTARA/HO-Humas Kompolnas
MerahPutih.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau netralitas anggota Polri saat kampanye Pemilu 2024.
Pada hari pertama kampanye, Selasa (28/11), Kompolnas melakukan pengawasan di Jawa Barat.
Pemantauan dilakukan oleh anggota Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar dan Mohammad Dawam.
Baca Juga:
Tidak Berkampanye Lagi, Gibran Ikut Upacara HUT Ke-52 Korpri dan Ikrar Netralitas ASN
Pudji mengatakan, Polda Jawa Barat dipilih sebagai objek yang mendapat perhatian khusus. Sebab, jumlah populasi penduduk dan pemilih pemilu 2024 ini tercatat terbesar dari seluruh wilayah Indonesia.
“Oleh karenanya potensi kerawanan cukup tinggi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/11).
Hari pertama kampanye Pemilu 2024 menjadi penting bagi Kompolnas ikut melakukan kegiatan pemantauan persiapan satuan wilayah Polri dengan memberikan imbauan khusus netralitas kepada para anggota pada proses dan tahapan Pemilu 2024.
"Ini adalah komitmen sekaligus pesan penting kami kepada seluruh jajaran anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia,” terang Pudji yang juga purnawirawan Polri berangkat Irjen ini.
Baca Juga:
Donny Gahral Sebut Pemilu Bisa Berjalan Damai jika Aparatur Negara Netral
Setelah kunjungan ke Polda Jawa Barat, tim melanjutkan ke Polrestabes Bandung dan Polres Purwakarta dalam rangka hal yang sama.
Pudji pun berpesan sikap profesionalisme dan netralitas dalam pelayanan masyarakat sebagaimana Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: 1160, tertanggal 31 Mei 2023 harus terus dipegang teguh.
"Selain itu, seluruh personel tidak lelah menjaga situasi harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) agar Indonesia tetap kondusif pada proses tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung," tutur Pudji.
Pudji belum bisa memberikan hasil temuannya saat ini. Nantinya, penilaian tersebut akan disampaikan secara terbuka bersama dengan pengecekan di wilayah lainnya. (Knu)
Baca Juga:
Kapolri dan Panglima TNI Tanda Tangani Prasasti Komitmen Netralitas Pemilu 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar
Roy Suryo cs Minta Gelar Perkara Khusus untuk Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Polda Metro Beri Sinyal Enggan Kasih Kesempatan
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Komisi Reformasi Kepolisian Gelar RDP, Serap Aspirasi dan Buka Kanal Aduan Publik Lewat WhatsApp
Mabes Polri Ungkap Anggota yang Ditempatkan di Luar Instansi tak Terima Gaji Dobel
Pasca Putusan MK, Pakar Hukum Sebut Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil tak Wajib Mundur
KPK Tunggu Sikap Kementerian dan Polri terkait Putusan MK soal Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil
Nasib Polisi Aktif di KPK Imbas Putusan MK Tunggu Hasil Kajian Polri