Donny Gahral Sebut Pemilu Bisa Berjalan Damai jika Aparatur Negara Netral

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 28 November 2023
Donny Gahral Sebut Pemilu Bisa Berjalan Damai jika Aparatur Negara Netral

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral mengatakan, kalau dilacak dari sejarah pemilu Indonesia, sepanjang penyelenggaraan pemilu pasca reformasi tidak ada pemilu yang berakibat konflik berdarah atau perang saudara.

"Semua pihak harus menjaga jangan sampai mengerucut ke situasi yang tidak diharapkan. Damai itu bisa dicapai kalau aparatur negara, ASN, TNI Polri netral," kata Donny dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/11).

Baca Juga

KPK Tak Ingin Penetapan Tersangka M Suryo Simpang Siur

Menurut dia, ibarat pertandingan bola, maka pertandingan akan ribut kalau wasitnya memihak salah satu kesebelasan.

"Makanya belakangan ada VAR. Ada aturan yang mengatur wasit sehingga wasit tidak bisa atau sulit memihak," ujarnya.

Donny mengamini pemilu pasti dipenuhi syahwasangka, kecurigaan. Kalau aparat negara tidak netral maka kecurigaan itu akan menjadi sesuatu yang tidak hanya di pikiran masyarakat tapi bisa jadi kenyataan di lapangan. Kalau itu terjadi di lapangan maka pemilu damai tidak bisa terjadi.

Jadi, kata Donny, pemilu damai jangan cuma persoalan pakta integritas tapi di lapangan harus terlihat adanya keadilan. Negara harus imparsial. Negara harus tidak berpihak. Karena esensi negara adalah melayani semua.

"Aparatur negara tidak boleh melayani satu kelompok. Ini aturan main ribuan tahun sejak negara ada," imbuhnya.

Baca Juga

Jokowi Dinilai Kembalikan Demokrasi Indonesia ke Era Orba

Menurut Donny, kalau soal netralitas aparat negara ini diingkari, lalu ada bukti konkret, ditambah tidak ada sanksi atau follow up dari penyelenggara pemilu maka bisa berpotensi terjadinya satu kondisi dinamis chaotis.

Sebab, kata Donny, pemilu diikuti jutaan pemilih yang berpartisipasi. Saat terjadi friksi akibat ketidaknetralan maka ini bisa diibaratkan sebagai daun kering. Yaitu kondisi yang mudah tersulut dan terbakar.

"Jangan biarkan voter di pemilu jadi daun kering karena ada ketidaknetralan dan ada ketidakadilan. Kita tidak mau pemilu yang merupakan pesta demokrasi riang gembira berubah jadi drama atau malapetaka demokrasi. Itu akarnya adalah netralitas, ketidakadilan dan ketidakjujuran," ujarnya.

Donny melanjutkan, hal ini merupakan peringatan, sebab dirinya tidak mau bangsa yang besar jadi porak poranda karena kontestasi politik.

"Perlu ada komitmen kuat, baik itu dari 3 paslon, termasuk juga penyelenggara negara dan pemilu. Semua harus satu kata dan perbuatan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

DPR Soroti Dugaan Intervensi Kepala Daerah kepada ASN di Pemilu 2024

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan