Komnas HAM Temukan Banyak ASN Belum SIap Jalankan Instrumen HAM

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 19 Agustus 2021
Komnas HAM Temukan Banyak ASN Belum SIap Jalankan Instrumen HAM

Tangkapan layar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan beberapa waktu terakhir masih banyak ditemukan para Aparatur Sipil Negara (ASN) belum siap menjalankan instrumen HAM saat bertugas di tengah masyarakat.

"Jika bersandar pada aturan di atas kertas, maka Indonesia memiliki infrastruktur HAM lebih dari cukup," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab pada diskusi dengan tema "76 tahun kemerdekaan Indonesia dalam perspektif HAM", Rabu (18/8).

Baca Juga:

PPKM Darurat, Satpol PP Solo Catat 2.910 Pelanggaran

Meskipun memiliki banyak aturan dan infrastruktur yang mengatur tentang HAM, namun implementasi di lapangan masih banyak yang mengabaikannya.

Amiruddin menilai kesiapan aparatur negara dalam menjalankan instrumen HAM terutama saat bertugas, perlu terus diperbaiki sehingga tidak ada gesekan dan hal-hal yang mengarah pada pelanggaran HAM.

Sebab, yang perlu dipahami, dalam menjalankan birokrasi kenegaraan mengandung kewajiban melayani dan memajukan HAM.

ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Ilustrasi - ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Secara kelembagaan, hampir setiap hari Komnas HAM selalu menerima aduan atau pengaduan dari masyarakat atas tindakan aparatur negara yang tanpa rasa empati terhadap sesama manusia.

"Kami melihat dari sekian ribuan aduan itu, mungkin yang kurang dari kita adalah proses empati," kata dia.

Ia mengatakan kebijakan tanpa diiringi rasa empati bisa mencederai hak-hak rakyat. Oleh karena itu, banyak kasus-kasus atau konflik di Tanah Air misalnya penguasaan lahan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya menjadi buah bibir yang bersinggungan dengan HAM.

Terakhir, Komnas HAM juga menyoroti insiden dua oknum TNI AU yang menginjak kepala warga Merauke yang belakangan diketahui juga penyandang disabilitas.

Baca Juga:

Pengawasan PPKM di Perbatasan RI-Timor Leste Diperketat

Komnas HAM juga meminta institusi terkait agar melakukan evaluasi secara kelembagaan supaya peristiwa yang sama tidak kembali terulang.

Tidak hanya itu, Komnas HAM menilai pihak terkait harus mulai menginternalisasi kembali atau menguatkan materi-materi tentang hak asasi manusia, serta pengetahuan kultur budaya maupun nilai-nilai adat yang dipegang masyarakat. (Pon)

#Komnas HAM #Komisioner Komnas HAM #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kecilnya gaji guru dan ASN saat memaparkan arus dana keluar Indonesia serta praktik export under-invoicing di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
KemenPAN-RB menetapkan ASN WFH setiap Jumat mulai April 2026. Simak aturan lengkap, skema kerja, dan ketentuan layanan publiknya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Indonesia
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Pemprov DKI resmi terapkan WFH setiap Jumat untuk ASN. Simak aturan, kriteria pegawai, hingga dampaknya terhadap layanan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
ASN DKI Jakarta viral usai ganti pelat mobil dinas jadi putih di Puncak Bogor. Pemprov beri teguran dan ungkap alasan terkait konten promosi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
Bagikan