Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan jadi UU terus berdatangan.
Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menilai, RUU ini perlu disahkan mengingat kasus kekerasan seksual cenderung terus mengancam. Salah satunya yakni kasus pelecehan terhadap 12 anak-anak di Bandung.
"Ini kian banyaknya muncul berita media massa yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual di beberapa daerah serta banyaknya korban perempuan," kata Amiruddin dalam keteranganya, Jumat (27/1).
Baca Juga
Ia melihat, kenyataan itu sangat memprihatinkan. Sementara aturan hukum atau UU untuk menjerat para pelaku belum memadai.
Menurut dia, merebaknya peristiwa kekerasan seperti di Bandung itu, bukan saja karena perbuatan si pelaku, melainkan karena terlalu abainya banyak pihak.
"Mulai dari masyarakat sendiri sampai pada aktor-aktor negara dan pemerintah," jelas Amiruddin.
Ia menegaskan demi perlindungan HAM Perempuan Indonesia, RUU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual mendesak untuk disahkan.
"Jika terus tertunda, maka kita sama dengan bersikap abai atas perlindungan perempuan dalam bangsa ini," sebut Amiruddin.
Amiruddin meyakini, bila RUU TPKS ini sudah disahkan menjadi UU, maka akan menjadi tolak ukur bertindak aparatur negara. Sekaligus menjadi koridor norma baru bagi perilaku warga negara.
"Dengan demikian, penghormatan dan perlindungan HAM warga negara, terutama perempuan bisa ditingkatkan oleh negara," tutup Amiruddin.
Baca Juga
Sementara itu, pihak Istana Negara pun menyampaikan bahwa keinginan Presiden Jokowi agar RUU TPKS disahkan sudah melalui pertimbangan yang matang.
"Berbagai pendapat sudah Kami ikuti, baik dan buruk sudah kami timbang, permasalahan ini harus segera dituntaskan, atas nama warga negara demi konstitusi," ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini.
Faldo meminta semua pihak mengesampingkan kepentingan politik semata demi percepatan pembahasan RUU TPKS. Faldo berharap agar RUU TPKS menjadi upaya perjuangan bersama.
"Ini demi Indonesia yang aman bagi anak-anak kita dan bagi penerus kita," tutur Faldo.
DPR menyebut, RUU ini mulai dibahas pada Januari 2022 setelah DPR memasuki masa sidang pekan depan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, memasuki masa sidang nanti, RUU TPKS akan dibawa ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus) agar dapat segera dibahas bersama pemerintah.
"Dalam masa sidang ke depan, kami akan prioritaskan untuk segera di-Bamus-kan agar bisa dikirim ke pemerintah dan Presiden mengirimkan surpres untuk kemudian kita bahas," kata Dasco.
Baca Juga
Politikus Partai Gerindra ini memastikan, setelah masa sidang dibuka, DPR akan segera menggelar rapat pimpinan dan Bamus untuk membawa draf RUU TPKS ke Rapat Paripurna selanjutnya untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.
Dasco mengklaim, sejak awal tidak ada hambatan yang berarti dalam proses pembahasan RUU TPKS. Ia pun menjelaskan mengapa pada penutupan masa sidang pertengahan Desember 2021 kemarin RUU TPKS tidak ikut dibawa dalam Rapat Paripurna, hal itu terjadi lantaran terkait dengan mekanisme. (Knu)
