Komisi X DPR Soroti Transparansi dan Partisipasi Publik dengan Menteri Kebudayaan

Meraputih.com - Komisi X DPR RI membahas rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional Indonesia bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Senin (26/5). Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian bertujuan untuk mengklarifikasi dan mendalami kebijakan penulisan ulang sejarah yang telah menimbulkan berbagai polemik di publik.

Komisi X menekankan pentingnya penjelasan komprehensif mengenai tujuan, pendekatan, dan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses penulisan ulang ini.

Baca juga:

Dibangun untuk Mudahkan Emmanuel Macron dan Prabowo Naik ke Atas, Stair Lift Diyakini Tak Merusak Candi Borobudur

"Penulisan ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi menjadi panduan masa depan. Kami juga ingin memastikan tidak ada bias, termasuk mendorong sejarah yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam hal representasi perempuan," ujar Hetifah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa upaya ini bukan untuk menghapus atau mendistorsi fakta, melainkan untuk memutakhirkan sejarah nasional yang terakhir kali ditulis pemerintah pada tahun 2008 dan hanya mencakup hingga era Presiden BJ Habibie. Ia menjelaskan bahwa sejarah era Presiden Megawati, SBY, hingga Jokowi belum tercakup, termasuk peristiwa penting seperti Pemilu 1999.

Fadli juga menepis anggapan penghilangan peran perempuan, justru berargumen bahwa tujuannya adalah memperkuat keterlibatan perempuan dalam narasi sejarah.

Baca juga:

Fadli Zon Klaim Chair Lift Borobudur dari Kayu Aman Tidak Merusak Situs

Komisi X berharap proses penulisan sejarah nasional ini dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan objektif, dengan melibatkan lebih banyak ahli sejarah, akademisi, dan perwakilan masyarakat demi menghasilkan sejarah yang inklusif dan representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.