Komisi IX Desak Menaker Tuntaskan Kasus PHK Massal Jurnalis Koran Sindo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Agustus 2017
Komisi IX Desak Menaker Tuntaskan Kasus PHK Massal Jurnalis Koran Sindo

Paguyuban Karyawan Koran Seputar Indonesia (PAKAR SINDO) Jatim menggelar aksi teatrikal di depan Patung Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (12/7). (ANTARA FOTO/Moch Asim)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mendesak Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk segera menuntaskan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karyawan Koran Seputar Indonesia (SINDO) di sejumlah biro di Indonesia.

Pernyataan Ribka itu disampaikan di hadapan perwakilan karyawan Koran SINDO lintas biro yang di-PHK, disertai Forum Pekerja Media, terdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) yang menemui dirinya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Senin (7/8).

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, penyelesaian PHK itu wajib mengedepankan hak-hak normatif karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Saya menyatakan dengan tegas akan mengawal kasus PHK karyawan Koran SINDO yang dikelola PT Media Nusantara Informasi (MNI) sebagai salah satu anak perusahaan PT Media Nusantara Citra (MNC) milik Hary Tanoesoedibjo," tegas Ribka.

Ribka melanjutkan, jika masalah PHK sepihak itu tidak segera diselesaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dirinya bakal mengorganisir anggota Komisi IX lainnya untuk mendorong rapat kerja dengan Menakertrans.

"Jika setelah masa reses berakhir, masalah PHK ini belum diselesaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, maka saya akan menggalang dukungan ke anggota Komisi IX yang lain agar kasus ini bawa ke rapat kerja antara Komisi IX dengan Kemenakertrans," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Media Nusantara Informasi (MNI) selaku anak grup perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo melakukan pemecatan terhadap karyawan dan jurnalis Koran Sindo menyusul ditutupnya kantor biro di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Medan, Palembang, Manado, dan Makassar. Akibatnya, puluhan karyawan termasuk wartawan dipecat sepihak.

Aliansi wartawan juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja turun langsung menangani kasus PHK massal wartawan dan karyawan Koran Sindo secara sepihak oleh MNC Group tersebut. Mereka juga mendesak Dewan Pers untuk turut aktif melidungi para jurnalis dan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait pemenuhan hak-hak karyawan. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: FSPMI Kecam PHK Sepihak Jurnalis Koran Sindo

#Wartawan Koran #PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Dunia
Microsoft PHK 9.000 Karyawan Termasuk Divisi Gaming X-Box, 200 Anggota Tim Candy Crush Kena Cut
PHK massal berdampak pada pembatalan sejumlah proyek gim besar yang tengah dikembangkan X-Box.
Wisnu Cipto - Kamis, 03 Juli 2025
Microsoft PHK 9.000 Karyawan Termasuk Divisi Gaming X-Box, 200 Anggota Tim Candy Crush Kena Cut
Indonesia
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Juni 2025
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Indonesia
PHK Massal Sektor Perhotelan di Depan Mata, Legislator Usul Pemerintah Bentuk Satgasus
Sektor perhotelan merupakan tulang punggung ekonomi, terutama di kawasan bisnis dan wisata
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Juni 2025
PHK Massal Sektor Perhotelan di Depan Mata, Legislator Usul Pemerintah Bentuk Satgasus
Indonesia
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Jakarta harus menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan mampu melindungi tenaga kerjanya dari ketidakpastian ekonomi global.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Mei 2025
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Indonesia
Penyidikan Awal Kasus Sritex, Kejagung Fokus pada Proses Pemberian Kredit dan Potensi Korupsi
Daftar piutang mencakup 94 kreditur konkuren, 349 kreditur preferen
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Mei 2025
Penyidikan Awal Kasus Sritex, Kejagung Fokus pada Proses Pemberian Kredit dan Potensi Korupsi
Indonesia
Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak
Kita perlu sistem yang komprehensif, mulai dari pendampingan hingga integrasi dengan pasar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Mei 2025
Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak
Indonesia
Legislator Minta Pemerintah Lindungi Perusahaan Nasional dari Tekanan Global Demi Hindari PHK Massal
Karena tidak ada regulasi yang mengawasi kualitas barang impor
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 April 2025
Legislator Minta Pemerintah Lindungi Perusahaan Nasional dari Tekanan Global Demi Hindari PHK Massal
Bagikan