Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mendesak Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk segera menuntaskan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karyawan Koran Seputar Indonesia (SINDO) di sejumlah biro di Indonesia.
Pernyataan Ribka itu disampaikan di hadapan perwakilan karyawan Koran SINDO lintas biro yang di-PHK, disertai Forum Pekerja Media, terdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) yang menemui dirinya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Senin (7/8).
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, penyelesaian PHK itu wajib mengedepankan hak-hak normatif karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Saya menyatakan dengan tegas akan mengawal kasus PHK karyawan Koran SINDO yang dikelola PT Media Nusantara Informasi (MNI) sebagai salah satu anak perusahaan PT Media Nusantara Citra (MNC) milik Hary Tanoesoedibjo," tegas Ribka.
Ribka melanjutkan, jika masalah PHK sepihak itu tidak segera diselesaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dirinya bakal mengorganisir anggota Komisi IX lainnya untuk mendorong rapat kerja dengan Menakertrans.
"Jika setelah masa reses berakhir, masalah PHK ini belum diselesaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, maka saya akan menggalang dukungan ke anggota Komisi IX yang lain agar kasus ini bawa ke rapat kerja antara Komisi IX dengan Kemenakertrans," pungkasnya.
Sebelumnya, PT Media Nusantara Informasi (MNI) selaku anak grup perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo melakukan pemecatan terhadap karyawan dan jurnalis Koran Sindo menyusul ditutupnya kantor biro di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Medan, Palembang, Manado, dan Makassar. Akibatnya, puluhan karyawan termasuk wartawan dipecat sepihak.
Aliansi wartawan juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja turun langsung menangani kasus PHK massal wartawan dan karyawan Koran Sindo secara sepihak oleh MNC Group tersebut. Mereka juga mendesak Dewan Pers untuk turut aktif melidungi para jurnalis dan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait pemenuhan hak-hak karyawan. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: FSPMI Kecam PHK Sepihak Jurnalis Koran Sindo
