Komisi IV DPR Pertanyakan Validitas Data Pangan Pemerintah

MerahPutih Nasional - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, data soal pangan yang dimiliki masing-masing kementerian berbeda-beda dan menimbulkan pertanyaan mengenai vailiditasnya.

"Soal data, ternyata memang USDA (Departemen Pertanian Amerika Serikat), Badan Pusat Statistik, dan Pinsar memiliki data yang berbeda-beda. Sebaiknya, BPS diberi dana lebih agar mampu menyusun data primer bukan sekunder. Kementan punya data sendiri, Kemendag juga punya data sendiri. Pemerintah harus menyatukan data tersebut di Kemenko Perekonomian," ujar Viva saat ditemui pada diskusi "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/6).

Viva menambahkan, seperti kasus jagung beberapa minggu lalu, ketika ada impor 2,9 juta ton jagung, besoknya ada rilis yang dikeluarkan oleh pihak Kementan surplus 3 juta ton, artinya tidak perlu impor dari luar lagi.

"Padahal hasil rakortas, ke mana itu? Ini menunjukkan koordinasi internal pemerintah sendiri belum ada data yang akurat. Artinya pemerintah bisa melanggar undang-undang. Karena di dalam Undang-Undang Pangan tugas pemerintah yakni mengedepankan ketersediaan keterjangkauan keamanan, itu semuanya tugas penerintah," tuturnya.

Menurut viva, naik turun harga dipengaruhi dari supply and demand. Biasanya, menjelang hari-hari besar keagamaan, selalu terjadi lonjakan harga pangan.

"Kalau sekarang ini apa yang di-statement-kan pemerintah berbeda dengan realitas di pasar. Kalau ada supply demand, pastinya ada keseimbangan harga di pasar. Kalau turun, konsumen diuntungkan, tapi kalau naik produsen mendapat keuntungan," pungkasnya. (Abi)

BACA JUGA:

1. Rumah Pangan Kita Jelang Ramadan
2. Dosen Paramadina: Mau Menang di Jakarta, Sjafrie Sjamsoeddin Harus Atasi Ketimpangan Sosial
3. Stok Cadangan Pangan Meningkat Dua Kali Lipat
4. Dunia Sepakbola Berduka, Pemain Klub Rumania Meninggal Dunia di Lapangan
5. Hadapi Industri Pariwisata, Praktik Lapangan Siswa Diperbanyak