Komisi III DPR Soroti Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima, Desak Hukuman Maksimal

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 16 Februari 2026
Komisi III DPR Soroti Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima, Desak Hukuman Maksimal

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penetapan tersangka kasus narkoba untuk mantan Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro, menuai sorotan.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta AKBP Didik dikenakan hukuman yang lebih berat jika terbukti bersalah.

“Dia seharusnya dikenakan hukuman yang lebih berat daripada rata-rata hukuman kepada pelaku pidana yang bukan anggota Polri. Hal ini penting karena sebagai anggota Polri seharusnya dia terdepan dalam pemberantasan narkoba, tetapi justru dia terlibat," ucap Habiburokhman kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/2).

Ia menganggap, penindakan tersebut menandakan Polri tidak mengenal kompromi terhadap pihak yang melanggar hukum.

Baca juga:

Komitmen Berantas Narkoba, Polri Jerat Eks Kapolres Bima Kota dengan Pasal Berat

"Ini membuktikan bahwa Polri tidak mengenal kompromi dalam menindak para pelanggar hukum, termasuk jika berstatus sebagai anggota Polri sekalipun," jelas politikus Gerindra ini.

Habiburokhman menilai, tindakan tegas terhadap mantan Kapolres Bima tersebut menandakan Polri sebagai institusi yang paling responsif terhadap aduan masyarakat soal perilaku oknum yang melakukan pelanggaran.

Ia mengapresiasi tindak tegas Polri yang bakal mengenakan sanksi etik maupun pidana terhadap eks Kapolres Bima.

Sikap tegas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) KUHAP baru yang mengatur setiap penegak hukum yang melakukan pelanggaran dikenakan saksi etik, administrasi dan juga pidana.

Baca juga:

Mantan Kapolres Bima Diduga 'Ketakutan', Titip Koper Berisi Narkoba ke Polwa Polres Tangsel di Kawasan Karawaci

Sebelumnya, mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dijadwalkan akan menjalani sidang kode etik pada pekan ini.

Berdasarkan temuan barang bukti berupa sabu, ekstasi, hingga psikotropika di rumah pribadinya, ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta undang-undang narkotika.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan eks Kasatresnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Hingga kini, tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda NTB masih terus memburu bandar besar berinisial E yang diduga sebagai pemasok utama dalam jaringan ini. (knu)

#Narkoba #Komisi III DPR #Habiburokhman #Kasus Narkoba #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi terkait dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menyita dokumen dan spanduk dari rumah yang diduga menjadi posko pemufakatan
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Indonesia
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Bareskrim menggeledah rumah di Cibinong yang diduga menjadi lokasi awal permufakatan kasus makar terkait dengan perkara penyadapan ilegal. Penyidik menyita dokumen, spanduk, dan perangkat elektronik.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 November 2026
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Pemisahan itu diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Bagikan