Komisi III DPR RI Minta Ada Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemasyarakatan Pasca Kasus Keributan dan Pelanggaran di Rutan Pekanbaru

Ilustrasi Lapas. (Foto: Dok. Ditjen PAS)
Merahputih.com - Menyusul serangkaian insiden keributan yang disebabkan oleh perilaku tidak pantas narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), Komisi III DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan lapas.
Ketua Komisi III DPR RI, Willy Aditya bahwa kegaduhan yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, telah menarik perhatian serius dari DPR.
Baca juga:
Tragedi Lapas Kutacane, DPR Desak Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM
Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan 14 narapidana di Rutan Pekanbaru, Riau, yang sedang berpesta dengan minuman keras dan narkoba.
Menurut Willy, kejadian di Rutan Pekanbaru ini serupa dengan insiden yang terjadi di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada akhir tahun lalu, serta kasus-kasus serupa lainnya.
"DPR mengapresiasi respons cepat dan terukur yang diambil oleh Kantor Wilayah Ditjenpas Riau dengan mencopot Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru," ujar Willy.
Baca juga:
Mobil Mewah Eks Direktur Persiba Bandar Sabu Lapas Balikpapan Disita, Ada Lexuz Hingga Mustang GT
Namun, ia menekankan bahwa perbaikan tidak boleh terbatas pada pencopotan kepala rutan saja, melainkan memerlukan evaluasi mendasar dan menyeluruh terhadap keseluruhan sistem pengelolaan rutan.
"Komisi III akan segera memanggil jajaran kementerian terkait untuk mengoordinasikan upaya perbaikan komprehensif terkait masalah ini," tegasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
