Komisi III DPR Minta Pemerintah Perketat Izin Tenaga Kerja Asing

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 03 September 2015
Komisi III DPR Minta Pemerintah Perketat Izin Tenaga Kerja Asing

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat mengikuti Rapat Kerja antara Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9). (Foto Antara/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Serbuan tenaga kerja asal Tiongkok menjadi pembahasan Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dewan meminta pemerintah memperketat izin tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.  

Anggota Komisi III DPR Andika Hazrumy mengatakan hasil kunjungannya  ke daerah-daerah atau wilayah yang banyak menggunakan tenaga asing, ternyata banyak ditemukan adanya tenaga kerja asing yang tidak mempunyai keahlian khusus. Padahal, Menteri Hukum dan HAM menyatakan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia memiliki keahlian khusus sehingga pemerintah mengeluarkan izin.  

"Bisa dibilang mereka buruh, contohnya  di pabrik Semen Merah Putih, Banten,  ada 400 tenaga kerja asing dari China (Tiongkok)," ujar Andika di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/9) seperti dikutip dari laman resmi DPR.  

Andika menyebut tim pengawasan orang asing bentukan Kementerian Hukum dan HAM selama ini tidak maksimal. Ia menyebut masih ada tenaga kerja asing yang masuk dengan visa turis tapi kemudian kedapatan bekerja di Indonesia.

"Apabila ada tenaga kerja asing tidak memenuhi persyaratan, harus langsung dideportasi. Perketat persyaratan dan izin masuknya. Parahnya lagi, mereka masuk bukan visa kerja melainkan visa wisata,” ungkap Andika.

Dewan juga mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada tenaga kerja asing yang melanggar peraturan. 

"Banyak yang melanggar hukum Indonesia, namun tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Sebaliknya, kalau tenaga kerja di Indonesia yang ada di luar negeri, dijatuhi hukuman mati,”  sambung politisi Partai Golkar ini.

Menanggapi pernyataan Andika, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan keberadaan tenaga kerja asing karena proyek "turn key". Proyek "turn key" adalah kontrak pekerjaan sekaligus dengan tenaga pekerjanya, Indonesia hanya tinggal terima beres.  

Menurut Yasonna, banyak proyek antara Indonesia dengan Tiongkok menggunakan pola kerjasama ini. "Pada umumnya, Tiongkok mau berinvestasi dengan model 'turn key project' ini," ucap Yasonna. Pertimbangan menggunakan tenaga kerja asal Tiongkok karena kemampuan mereka. (Luh) 

Baca Juga: 

Dibanjiri Tenaga Kerja Asing, DPR Bentuk Tim Investigasi

Pemerintah Didesak Batasi Tenaga Kerja Asal Tiongkok

Tenaga Asing Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibatasi

#Yasonna Laoly #Serbuan Pekerja Tiongkok #Tenaga Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Biaya Gratis Dapat BPJS dan Makan Siang, Program Vokasi Nasional Tahap 2 Dibuka Sampai 9 Juni
Peserta yang lolos akan memperoleh manfaat berupa pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi BNSP, serta fasilitas asrama bagi yang memenuhi kriteria.
Wisnu Cipto - Senin, 25 Mei 2026
Biaya Gratis Dapat BPJS dan Makan Siang, Program Vokasi Nasional Tahap 2 Dibuka Sampai 9 Juni
Berita
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi yang naik 5,61 persen.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Indonesia
Permenaker Outsourcing Ramai Ditolak, DPR Minta Kemenaker Gencar Sosialisasi ke Buruh
Agar substansi aturan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Permenaker Outsourcing Ramai Ditolak, DPR Minta Kemenaker Gencar Sosialisasi ke Buruh
Indonesia
Pramono Anung Jadikan Bulan K3 Nasional Momentum Emas Lindungi Pekerja Dari Bahaya Laten
Pramono memberikan instruksi khusus kepada jajaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) agar tidak lengah dalam mengawasi implementasi aturan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 Februari 2026
Pramono Anung Jadikan Bulan K3 Nasional Momentum Emas Lindungi Pekerja Dari Bahaya Laten
Indonesia
Kerja Sama Maritim Indonesia - Inggris Bakal Serap 600 Ribu Pekerja
Inggris menyepakati pembuatan kapal tangkap ikan untuk nelayan sebanyak 1.582 unit.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Kerja Sama Maritim Indonesia - Inggris Bakal Serap 600 Ribu Pekerja
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Program Magang Nasional Batch III Lulusan S1 Dibuka Cuma 4 Hari, Daftar Harus Lewat Sini!
Pendaftaran berlangsung mulai Kamis (4/12) hingga Minggu (7/12/2025) secara daring dan hanya bisa melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Program Magang Nasional Batch III Lulusan S1 Dibuka Cuma 4 Hari, Daftar Harus Lewat Sini!
Indonesia
PHK di Industri Pertambangan dan Perdagangan Sumbang Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, aktivitas keuangan dan asuransi, serta realestat.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
PHK di Industri Pertambangan dan Perdagangan Sumbang Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Indonesia
Data Terbaru BPS Ungkap Mayoritas Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia hanya Lulusan SD
Pendidikan rendah masih mendominasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Data Terbaru BPS Ungkap Mayoritas Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia hanya Lulusan SD
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Bagikan