Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi III DPR Janji Kawal Kasasi Kasus Kematian Dini Sera Afrianti

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juli 2024
Komisi III DPR Janji Kawal Kasasi Kasus Kematian Dini Sera Afrianti

Audiensi keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afrianti. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan akan memantau pengajuan kasasi oleh kubu Dini Sera Afrianti. Ia tak keberatan memelototi kasus ini hingga di Mahkamah Agung (MA).

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat Komisi III DPR menerima audiensi keluarga dan kuasa hukum Dini di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7).

Dini kehilangan nyawa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Ronald adalah anak eks anggota DPR dari PKB Edward Tannur.

"Secara prosedural, teman-teman akan kawal terus. Ini kan di kasasi. Kasasi itu saya paham banget, bagaimana komposisi memori kasasinya. Lalu kita juga harus sama-sama mengawal di tingkat MA majelis hakim yang mengawal perkara ini agar mendengarkan juga apa yang kita sampaikan ini ramai-ramai," kata Habiburokhman.

Baca juga:

Ronald Tannur Divonis Bebas, Keluarga Dini Ngadu ke KY

Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan keprihatinannya atas perkara ini. Ia merasa tindakan yang dilakukan terhadap Dini tergolong sadis.

"Ya mungkin teman-teman secara garis besar kita semua ikuti dari media perkara ini sejak awal. Kami prihatin ada tindakan sedemikian sadis pada almarhumah. dalam hak ini Alm Dini," ujarnya

Baca juga:

Ayah Dini Sebut Vonis Ronald Tannur Tak Masuk Akal

Habiburokhman mengamati proses hukum secara mengecewakan dan memprihatinkan. Anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini heran mengapa Ronald Tannur bisa bebas.

"Walaupun kami sudah banyak dapat bahan ya, termasuk keterangan yang kami dapat dari kepolisian berdasarkan hasil pra rekonstruksi harusnya sudah sangat jelas bahwa ada tanggung jawab terdakwa terhadap meninggalnya Alm. Nyatanya, majelis hakim memutus benar-benar bertentangan dengan rasa keadilan," ungkapnya.

Baca juga:

Komisi III DPR Tegaskan Putusan Hakim Bebaskan Ronald Tannur Khianati Keadilan

Oleh karena itu, Habiburokhman menegaskan Komisi III siap mengawal kasus itu. Apalagi ia mengendus adanya intervensi hingga Ronald Tannur bebas.

"Kekhawatiran kami sebetulnya adalah karena ada misalnya ada pengaruh kekuasaan tertentu hal ini bisa diselesaikan damai tanpa melalui proses pengadilan. Itu kekhawatiran kami awal," ucap Habiburokhman.

Diketahui, audiensi itu dihadiri adik korban, sang ayah, kuasa hukum Dimas Yemahura Alfarauq dengan didampingi dari Aliansi Justice For Dini Sera Afrianti, Rieke Diah Pitaloka. (Pon)

#Ronald Tannur #DPR RI #Penganiayaan #Kasus Pembunuhan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Bagikan