Komisi II Rapat dengan BPK Bahas KPU Sore Ini
Luhung Sapto - Jumat, 29 Mei 2015
Ketua Bawaslu Muhammad (kedua kanan) saat meresmikan pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4). (antara foto)
MerahPutih, Nasional-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan kesediaannya untuk mengaduit Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, belum diketahui apakah jenis audit yang akan digunakan BPK audit investigatif atau audit harian. Di samping itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan BPK untuk melakukan audit ini.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kepada di Jakarta, Jumat (29/5).
"Baru kemarin (Kamis) ada pertemuan, usulan komisi II BPK audit KPU," ujar Agus kepada Merahputih.com.
Politikus Demokrat ini menambahkan jenis audit yang akan dilakukan belum diketahui. Rapat antara Komisi II dan BPK yang membahas masalah ini akan dibahas sore nanti.
"Yang mimpin Pak Taufik (Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR)," ujarnya.
Seperti diketahui, Komisi II DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja dan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara Serentak 2015.
KPU dicurigai bermain anggaran. Pasalnya, anggara untuk Pilkada membengkak. Bahkan, di beberapa daerah naik hingga dua kali lipat dibanding Pilkada mandiri. Padahal, tujuan pilkada serentak adalah efisiensi anggaran. (Mad)
Baca Juga:
Anggaran Pilkada Serentak Membengkak, Ini Penjelasan KPU
KPU: Soal Audit Anggaran Bagian dari Konstitusi Kami
Pilkada Serentak Minimalisir Konflik
Bagikan
Berita Terkait
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, DPR Tegaskan Tak Ada Ruang Penundaan
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Presiden Rehabilitasi 2 Guru SMA di Luwu Utara, Komisi II DPR: Kepala Daerah Jangan Asal Pecat Guru
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Dana Rp 234 Triliun Mengendap di Bank, DPR Ingatkan Pemda Segera Realisasikan APBD