Komisi I Minta Usut Siapa yang Salah dalam Hercules Nahas

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 01 Juli 2015
Komisi I Minta Usut Siapa yang Salah dalam Hercules Nahas

Tim SAR gabungan melakukan evakuasi bagian dari pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7). (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi I DPR minta usut tuntas peristiwa jatuhnya pesawat Hercules di Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6) kemarin.

"Karena itu bukan pesawat komersil, ini pesawat negara (tempur) ini. Harus diselidiki," kata anggota Komisi I DPR Dimyati Natakusumah, di DPR, Jakarta, Rabu (1/7).

Pengusutan bisa dilakukan, apakah memang terjadi over kapasitas, keteledoran pilot, pesawat tidak laik terbang atau ada yang sengaja membajak pesawat. Menurut Dimyati, pengusutan bisa dilakukan tim internal, tanpa melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"TNI punya alat sendiri, tapi bisa minta bantuan KNKT," katanya.

Politikus PPP ini membantah, kecelakaan Hercules itu terkait dengan fit and proper test Gatot Normantyo yang berasal dari Angkatan Darat. Padahal, jika menurut sejarah panglima TNI, seharusnya saat ini adalah jatah untuk Angkatan Udara.

"Nggak ada hubungannta, itu kecelakaan cuma ada keteledoran, itulah yang jadi catatan kita," tandasnya. (mad)

Baca Juga:

Komisi I DPR: Panglima TNI Harus Lakukan Empat Hal Ini

Panglima TNI Harus Paham Nawa Cita

Fit and Propers Test Panglima TNI dan Kabin, DPR Tunggu Bamus

#Pesawat Hercules #Ahmad Dimyati Natakusumah #Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
Kemenhan Sebut Pusat MRO Hercules di Kertajati Masih Tahap Perencanaan
Kementerian Pertahanan menyebut pembangunan pusat MRO pesawat C-130 Hercules di Bandara Kertajati masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian kerja sama.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Kemenhan Sebut Pusat MRO Hercules di Kertajati Masih Tahap Perencanaan
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Bagikan