Komisi I Merasa Puas Dengan 24 Calon Dubes, Dinilai Punya Rekam Jejak dan Karir Mumpuni

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juli 2025
 Komisi I Merasa Puas Dengan 24 Calon Dubes, Dinilai Punya Rekam Jejak dan Karir Mumpuni

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Uji kelayakan dan kepatutan itu diselenggarakan sejak Sabtu (5/7) hingga Minggu (7/7). Pengisan dubes ini setelah mendapatkan sorotan karena beberapa negara kosong hingga 2 tahun.

Sosok-sosok calon dubes yang tampak mengikuti uji kelayakan di kompleks parlemen pada Sabtu (5/7), antara lain Abdul Kadir Jailani, Redianto Heru Nurcahyo, Umar Hadi, Hotmangaradja Pandjaitan, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, dan Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Kemudian Adam Mulawarman Tugio, Laurentius Amrih Jinangkung, Judha Nugraha, Sidharto Reza Suryodipuro, Andhika Chrisnayudhanto, dan Syahda Guruh Langkah Samudera.

Sedangkan pada Minggu, sejumlah calon dubes yang hadir antara lain Andi Rahardian, Imam As'ari, Listyowati, Kuncoro Giri Waseso, Raden Dato Iman Kusumo, Gina Yoginda, Yusron Bahauddin Ambary, Lukman Hakim Siregar, Berlian Helmy, Haei Prabowo, Okto Dorinua Damanik, dan Andi Rachmianto.

Baca juga:

Utut Beberkan Tahapan Uji Kelayakan Calon Dubes, Hasilnya Segera Dikirim ke Presiden

Komisi I DPR RI telah selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang akan mengisi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan, uji kelayakan itu bersifat tertutup sehingga hasilnya pun bersifat rahasia, sesuai dengan tata tertib.

Sehingga, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pihak yang akan menindaklanjuti hasil uji kelayakan tersebut.

"Saya pribadi sekali lagi saya puas, dari awal saya bilang bahwa saya yakin bahwa pilihan-pilihan pemerintah pilihan Presiden Republik Indonesia sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang matang," kata Budisatrio.

Ia menilai, mayoritas calon duta besar itu mempunyai kualitas yang baik karena memiliki pengalaman yang panjang di dunia diplomasi, baik melalui karir atau sebelumnya sudah pernah bertugas menjadi dubes dengan memiliki jaringan-jaringan yang kuat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa para calon yang sudah mengikuti uji kelayakan tersebut merupakan yang sudah melalui proses oleh pemerintah.

Sehingga, lanjut ia, calon-calon dubes yang hadir di Komisi I DPR RI merupakan sosok yang terbaik.

Ia mengungkapkan bahwa selain berlatar belakang diplomat karir, sejumlah calon dubes lainnya juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha, politisi, hingga purnawirawan militer.

"Pandangan saya pribadi dan juga pandangan fraksi, kita menilai bahwa mereka ini sudah tepat dan bisa untuk dilanjutkan di tahap berikutnya," katanya.

#DPR #Dubes #Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Berita Foto
Aksi Kolektif 17+ 8 Berikan Dokumen Tuntutan Rakyat ke Anggota DPR di Gerbang Pancasila
Anggota DPR Andre Rosiade (ketiga kanan) dan Rieke Diah Pitaloka (kedua kanan) saat menerima masyarakat sipil yang tergabung dalam Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah untuk menyerahkan dokumen di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 September 2025
Aksi Kolektif 17+ 8 Berikan Dokumen Tuntutan Rakyat ke Anggota DPR di Gerbang Pancasila
Bagikan