Komisi B Beri Sejumlah Rekomendasi ke TransJakarta


Pertemuan Komisi B DPRD DKI dengan PT TransJakarta di Gedung DPRD DKI, Senin (6/12). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti rentetan kecelakaan yang dialami bus TransJakarta dalam beberapa hari terakhir.
Untuk itu, Komisi B DPRD DKI memberikan sejumlah rekomendasi kepada PT Transportasi Jakarta agar kejadian kecelakaan tidak terulang kembali.
Baca Juga
Ketua Komisi B Abdul Aziz mewajibkan Transjakarta untuk melakukan pembenahan organisasi (reorganisasi) dalam waktu dekat.
"Harus diadakan reorganisasi struktur dan harus ada penanggungjawab di bidang keselamatan," ujar Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/12).
Menurutnya, bidang khusus penanganan aspek keselamatan dalam operasional Transjakarta harus ada. Bidang ini yang bertanggung jawab atas potensi kecelakaan bus.

Lalu, ia meminta PT Transjakarta memberikan hasil rekomendasi audit menyeluruh dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
"Mohon di-update setelah ada rekomendasi dari KNKT, karena ini akan ada hubungannya dengan rekomendasi kita nantinya," ujar politikus PKS tersebut.
Selanjutnya, dewan mendesak bus berpelat merah itu menindak tegas operator bus yang menjadi mitra Transjakarta yang tidak mematuhi standar pelayanan minimal pengoperasian, dari kondisi bus hingga pramudinya.
"Review operator-operator yang tidak memenuhi SPM. Jangan ragu-ragu apabila ada operator yang tidak memenuhi SPM ini agar ditindak," pinta Aziz. (Asp)
Baca Juga
229 Bus TransJakarta Dinonaktifkan, Kesehatan Fisik dan Mental Pengemudi Diperiksa
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

TJ Radio Resmi Meluncur, Bakal Temani Sekaligus Jadi Sumber Informasi Bagi Pelanggan Transjakarta

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
