Komisi B Beri Sejumlah Rekomendasi ke TransJakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 07 Desember 2021
Komisi B Beri Sejumlah Rekomendasi ke TransJakarta

Pertemuan Komisi B DPRD DKI dengan PT TransJakarta di Gedung DPRD DKI, Senin (6/12). Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti rentetan kecelakaan yang dialami bus TransJakarta dalam beberapa hari terakhir.

Untuk itu, Komisi B DPRD DKI memberikan sejumlah rekomendasi kepada PT Transportasi Jakarta agar kejadian kecelakaan tidak terulang kembali.

Baca Juga

Jam Istirahat Sopir Transjakarta Bakal Dievaluasi

Ketua Komisi B Abdul Aziz mewajibkan Transjakarta untuk melakukan pembenahan organisasi (reorganisasi) dalam waktu dekat.

"Harus diadakan reorganisasi struktur dan harus ada penanggungjawab di bidang keselamatan," ujar Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/12).

Menurutnya, bidang khusus penanganan aspek keselamatan dalam operasional Transjakarta harus ada. Bidang ini yang bertanggung jawab atas potensi kecelakaan bus.

Ketua Komisi B Abdul Aziz
Ketua Komisi B Abdul Aziz. Foto: DPRD DKI Jakarta

Lalu, ia meminta PT Transjakarta memberikan hasil rekomendasi audit menyeluruh dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Mohon di-update setelah ada rekomendasi dari KNKT, karena ini akan ada hubungannya dengan rekomendasi kita nantinya," ujar politikus PKS tersebut.

Selanjutnya, dewan mendesak bus berpelat merah itu menindak tegas operator bus yang menjadi mitra Transjakarta yang tidak mematuhi standar pelayanan minimal pengoperasian, dari kondisi bus hingga pramudinya.

"Review operator-operator yang tidak memenuhi SPM. Jangan ragu-ragu apabila ada operator yang tidak memenuhi SPM ini agar ditindak," pinta Aziz. (Asp)

Baca Juga

229 Bus TransJakarta Dinonaktifkan, Kesehatan Fisik dan Mental Pengemudi Diperiksa

#DPRD DKI Jakarta #TransJakarta #Bus Transjakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
TJ Radio Resmi Meluncur, Bakal Temani Sekaligus Jadi Sumber Informasi Bagi Pelanggan Transjakarta
Teman Jakarta (TJ) Radio diluncurkan bertepatan dengan Hari Radio Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
TJ Radio Resmi Meluncur, Bakal Temani Sekaligus Jadi Sumber Informasi Bagi Pelanggan Transjakarta
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, layanan dan tarif transportasi umum di Jakarta sudah kembali normal.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Bagikan