Komisi A Minta Anggaran TGUPP Rp 19 Miliar Lebih Dicoret

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 24 November 2021
Komisi A Minta Anggaran TGUPP Rp 19 Miliar Lebih Dicoret

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggaran untuk membayar gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di ujung tanduk. Sebab sejumlah anggota Komisi A DPRD DKI mendorong pimpinannya untuk menghapus anggaran pembantu Anies Baswedan itu di dalam ABPD DKI.

Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 19,8 miliar untuk gaji TGUPP pada tahun depan.

"Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di Komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp 19,8 sekian miliar rupiah untuk didrop, dinolkan," kata anggota Komisi A DPRD Gembong Warsono di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/11).

Baca Juga:

Reaksi Wagub Soal Permintaan DPRD Fungsi Operasional TGUPP Dihilangkan

Ia mengaku bingung, di masa jabatan Gubernur Anies Baswedan yang kurang dari setahun atau berakhir Oktober 2022, anggaran TGUPP yang diajukan pada tahun 2022 justru lebih besar dari APBD 2021.

"Tahun 2021, alokasi untuk TGUPP sekitar Rp 18 koma sekian miliar rupiah. Tahun 2022, alokasi anggaran justru naik jadi Rp 19 koma sekian miliar," kata Gembong.

Menurut Gembong, peran TGUPP sangat sentral dalam jalannya pemerintahan DKI. Akibatnya, ruang gerak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi terhambat.

"Rasanya tidak elok, seorang pejabat Pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran TGUPP sangat luar biasa," ujar Gembong.

Baca Juga:

DPRD Minta Anies Evaluasi Kewenangan TGUPP

Seiring dengan hal itu, Gembong menyarankan agar Anies untuk membayar gaji TGUPP dari sisihan dana tunjangan operasional gubernur.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini berpendapat, uang APBD lebih baik dipakai untuk program yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dibandingkan harus keluar untuk TGUPP.

"Silakan digunakan dana operasional yang luar biasa besar itu. Per bulan kan Rp 4 sekian miliar. Kenapa tidak disisihkan untuk sebagian dialokasikan untuk pembiayaan TGUPP? Di sini saatnya Pak Gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta mengalokasikan sebagian dana operasionalnya untuk TGUPP," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

PSI Kritik Soal Situs PPDB Eror, Apa Gunanya Jakarta Smart City dan TGUPP?

#TGUPP #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan