PSI Kritik Soal Situs PPDB Eror, Apa Gunanya Jakarta Smart City dan TGUPP?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 Juni 2021
PSI Kritik Soal Situs PPDB Eror, Apa Gunanya Jakarta Smart City dan TGUPP?

Uji coba pembelajaran tatap muka pada hari pertama di SD Negeri Kenari 08 Pagi, Jakarta, Rabu (7/4/2021). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Dinas Pendidikan (Disdik) dalam pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022.

Selama proses pendaftaran di situs resmi PPDB https://ppdb.jakarta.go.id/#/, siswa atau orang tua mengalami kendala.

Sering erornya website PPDB DKI disayangkan anggota PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Pelaksanaan masuk sekolah lewat online bukan kali ini saja dilakukan, hanya saja kesulitan mengakses situs PPDB DKI terus terjadi.

Baca Juga:

Hari Pertama PPDB DKI, Masyarakat Keluhkan Website Sulit Diakses

"Padahal permasalahan yang sama pernah terjadi sebelumnya," kata Anggara saat dikonfirmasi awak media Senin (7/6).

Seharusnya, kata Wakil Ketua Komisi E DPRD ini, Pemprov DKI sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dan belajar dari pengalaman. Selain itu, dengan APBD DKI yang besar, menurutnya, permasalahan internet bisa ditangani dengan baik.

Apalagi, Pemprov DKI memiliki Jakarta Smart City yang mempunyai pemahaman digital yang mempuni dan ada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang dirasa dapat membantu permasalahan di ibu kota.

"Memungkinkan mereka untuk memberikan saran dan supervisi pelaksanaan PPDB sehingga permasalahan sama tidak berulang," ungkap dia.

PPDB DKI. (Foto:ppdb.jakarta.go.id)
PPDB DKI. (Foto:ppdb.jakarta.go.id)


Untuk itu, Anggara meminta, Pemprov DKI untuk secepatkan melakukan perbaikan kinerja dengan melakukan perkuatan server, penyediaan tenaga pendukung di bidang digital yang bisa siap siaga dalam perbaikan server jika alami gangguan. Serta melakukan sosialisasi secara masif mengenai mekanisme tahapan pendaftaran PPDB DKI.

"Jangan sampai mimpi anak Jakarta untuk bersekolah di sekolah negeri pupus hanya karena Pemprov DKI tidak memperbaiki sistem teknologi informasi yang mereka punya," ujarnya.

Baca Juga:

Sistem Online PPBD Buat Kecewa Orang Tua Murid

Seperti diketahui, sejumlah siswa dan orang tua siswa mengalami kesulitan mengakses laman pendaftaran online yang dibuka di situs resmi PPDB DKI https://ppdb.jakarta.go.id/#/.

Hal itu dapat dilihat dari komentar warga internet di kolom komentar unggahan akun Instagram Dinas Pendidikan (Disdik) DKI pada Senin (7/6).

Postingan Disdik terkait mekanisme tahapan pelaksanaan PPDB daring tahun pelajaran 2021/2022 yang diunggah sekitar pukul 10.00 WIB lalu langsung diserbu warga internet. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Dukung Pemprov DKI Lanjutkan Uji Sekolah Tata Muka

#DKI Jakarta #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - 1 jam, 48 menit lalu
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Indonesia
Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028
Berharap olahraga di Jakarta dan Indonesia semakin marak, mempunyai karakter, serta dapat menjadi identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028
Indonesia
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Ini merupakan strategi untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Bagikan