Kominfo Beberkan Upaya Cegah Narasi Pemecah Belah Bangsa saat Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 23 Oktober 2023
Kominfo Beberkan Upaya Cegah Narasi Pemecah Belah Bangsa saat Pilpres 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tengah dimulai. Setidaknya sudah ada tiga pasang bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung koalisi-koalisi partai politik. Dua di antaranya bahkan sudah mendaftar ke KPU.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak seluruh masyarakat dari berbagai elemen menjaga ruang digital agar tetap sehat dengan menghindari narasi yang bisa memecah belah bangsa.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman dengan cara moderasi konten dan pemutusan akses konten berita bohong atau hoaks.

Baca Juga:

Santri di Bandung Diajak Bangun Suasana Kondusif di Pemilu 2024

“Saya ingin Pemilu ini perdebatannya lebih pada perdebatan yang substantif dan berkualitas demi kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Budi dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (23/10).

Budi menjelaskan, pesan “Pemilu Damai 2024” merupakan upaya dan tanggung jawab bersama atas berbagai potensi permasalahan Pemilu 2024, yang mana ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Di Kominfo, kami sudah sepakat bahwa ada tiga masalah besar yang menjadi perhatian kita (selama Pemilu), yang pertama adalah hoaks, kedua fitnah, dan yang ketiga ujaran kebencian atau hate speech, ini yang menjadi potensi munculnya kerawanan sosial,” paparnya.

Baca Juga:

Kapolri dan Panglima TNI Ingatkan Warga Tolak Provokasi di Pemilu 2024

Tak hanya itu, Budi juga menyampaikan, Kominfo mencegah perpecahan dan penyebaran hoaks dari beredarnya narasi politik di media sosial yang berpotensi menimbulkan kekacauan seperti misinformasi, disinformasi, maupun malinformasi.

Untuk menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman, moderasi konten dilakukan melalui klarifikasi fakta, atau bahasa Inggrisnya adalah hoax debunking, terhadap berita-berita bohong.

"Termasuk pemutusan akses atau take down situs dan konten yang mengandung hoaks bersama dengan platform digital,” imbuhnya.

Budi memastikan pemerintah akan melakukan penindakan tegas atas konten-konten yang berpotensi memecah masyarakat

“Pendiri bangsa kita sudah susah payah menyatukan Indonesia, masa kita mau mecahin, kita punya tugas, cara yang baru yaitu memajukan Indonesia,” pungkas pria yang juga Ketua organisasi relawan Projo ini. (Knu)

Baca Juga:

Rangkaian Tes Kesehatan Capres - Cawapres Pemilu 2024

#Penyebar Hoaks #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Panglima meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta melaksanakan aktivitas seperti biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Indonesia
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Polisi mengamankan seorang perempuan yang diduga menyebarkan informasi palsu terkait ajakan demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada para pelaku yang diduga menjalankan aktivitas di lapangan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Indonesia
Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Polda Metro Jaya menyita Rp220 juta dari sindikat hoaks medsos. Polisi mendalami dugaan dana negara digunakan untuk membiayai propaganda digital. Delapan tersangka ditangkap.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
 Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Dunia
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Klaim Timor Leste ingin kembali ke Indonesia adalah hoaks. Faktanya, video hanya membahas impor barang dari Indonesia tanpa pernyataan resmi bergabung ke NKRI.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Indonesia
Hoaks Kejahatan di Jakarta Viral, Diskominfotik Didesak Patroli Siber
warga untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyaring konten-konten yang dikonsumsi sebelum dibagikan di akunnya masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Hoaks Kejahatan di Jakarta Viral, Diskominfotik Didesak Patroli Siber
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut MBG Membebani APBN
Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut MBG Membebani APBN
Bagikan