Kapolri dan Panglima TNI Ingatkan Warga Tolak Provokasi di Pemilu 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 21 Oktober 2023
Kapolri dan Panglima TNI Ingatkan Warga Tolak Provokasi di Pemilu 2024

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kiri). (Foto: Polres Malang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ikrar Pemilu Damai berisi komitmen mendukung dan membantu jajaran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan adil, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemudian, ikrar tersebut juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan dan mengganggu jalannya pesta demokrasi, sekaligus bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.

Baca Juga:

Kapolri Perintahkan Propam Awasi Polda Metro Usut Kasus Dugaan Pemerasan

Deklarasi tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga, Indonesia dapat terus maju menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan penuh persatuan dan kesatuan.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengajak seluruh masyarakat turut menjaga dan menciptakan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 supaya berjalan aman dan damai.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Malang, Jawa Timur, Listyo Sigit mengatakan Deklarasi Damai Pemilu 2024 yang digelar sejumlah elemen masyarakat merupakan bentuk kesepakatan dalam menjaga situasi aman dan damai menjelang serta selama Pemilu Serentak 2024.

"Saya berharap deklarasi damai ini dapat menjadi contoh yang digelorakan di seluruh wilayah. Apabila ini dilaksanakan di semua tempat, Pemilu (2024) bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai," kata Listyo.

Dia menjelaskan perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, namun hal itu tidak boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat, tambah Listyo, merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, deklarasi damai yang kali ini dilaksanakan di Kota Malang tersebut, jika terus diserukan dari berbagai wilayah di Indonesia, mampu mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan damai.

"Sekiranya ini bisa dilaksanakan, baik oleh para pemilih maupun yang dipilih, yang memiliki semangat sama untuk menjaga pemilu agar berjalan damai. Meskipun berbeda pilihan, namun tentunya tidak berdampak pada persatuan dan kesatuan," katanya dikutip Antara (*)

Baca Juga:

Pimpin Apel Operasi Mantap Brata, Kapolri Minta Pasukan Waspadai Konflik Sosial

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #Kapolri #Panglima TNI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Insiden terkendala oleh kabel
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan