Kapolri dan Panglima TNI Ingatkan Warga Tolak Provokasi di Pemilu 2024
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kiri). (Foto: Polres Malang)
MerahPutih.com - Ikrar Pemilu Damai berisi komitmen mendukung dan membantu jajaran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan adil, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kemudian, ikrar tersebut juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan dan mengganggu jalannya pesta demokrasi, sekaligus bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.
Baca Juga:
Kapolri Perintahkan Propam Awasi Polda Metro Usut Kasus Dugaan Pemerasan
Deklarasi tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga, Indonesia dapat terus maju menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan penuh persatuan dan kesatuan.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengajak seluruh masyarakat turut menjaga dan menciptakan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 supaya berjalan aman dan damai.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Malang, Jawa Timur, Listyo Sigit mengatakan Deklarasi Damai Pemilu 2024 yang digelar sejumlah elemen masyarakat merupakan bentuk kesepakatan dalam menjaga situasi aman dan damai menjelang serta selama Pemilu Serentak 2024.
"Saya berharap deklarasi damai ini dapat menjadi contoh yang digelorakan di seluruh wilayah. Apabila ini dilaksanakan di semua tempat, Pemilu (2024) bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai," kata Listyo.
Dia menjelaskan perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, namun hal itu tidak boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat, tambah Listyo, merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Menurut dia, deklarasi damai yang kali ini dilaksanakan di Kota Malang tersebut, jika terus diserukan dari berbagai wilayah di Indonesia, mampu mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan damai.
"Sekiranya ini bisa dilaksanakan, baik oleh para pemilih maupun yang dipilih, yang memiliki semangat sama untuk menjaga pemilu agar berjalan damai. Meskipun berbeda pilihan, namun tentunya tidak berdampak pada persatuan dan kesatuan," katanya dikutip Antara (*)
Baca Juga:
Pimpin Apel Operasi Mantap Brata, Kapolri Minta Pasukan Waspadai Konflik Sosial
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi