Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa penggunaan sistem e-budgeting yang saat kini dikeluhkan Gubernur Anies Baswedan memang membutuhkan pengawasan dari manusia.
Djarot menyampaikan, kala memimpin jadi Gubernur DKI, tak sembarangan orang menginput data dalam sistem digital tersebut. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir munculnya anggaran gemuk.
Baca Juga:
Begini Klarifikasi Anies Baswedan Terkait Anggaran Selangit Lem Aibon dan Bolpoin
"Sebetulnya sistemnya itu tergantung pada yang menginput, tergantung manusianya juga siapa yang menginput. Makanya yang begitu harus punya, pin, kode akses untuk masuk. Enggak bisa semua orang bisa masuk input," jelas Djarot ketika dikonfirmasi, Kamis (31/10).
Sistem digital e-budgeting ini dirumuskan perdana di waktu kepemimpinan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. Terobosoan itu langsung mendapat apresiasi dari KPK lantaran dianggap bisa meminimalisir kemungkinan korupsi dan mampu menghemat anggaran sebesar Rp4 triliun.
"Ada password-nya dong untuk bisa masuk menginput. Jadi ketahuan siapa yang menginput," tuturnya.
Baca Juga:
Polemik Anggaran Pemprov DKI, Djarot: Kalau Tak Disengaja Bodoh Banget
Djarot meemaparkan, bila sistem ini kurang canggih menurut Anies, maka tanggung jawab sebagai kepala daerah adalah untuk menyempurnakan hal tersebut.
Sistem ini, menurut dia, diciptakan agar penyusunan anggaran di Pemprov DKI lebih transparan dan jauh dari korupsi.
"Kalau sistemnya dianggap kurang canggih, kurang bagus ya tugasnya dong kita sempurnakan sama-sama. Tapi esensinya adalah e-budgeting itu kita ingin bikin transparan biar bisa langsung diakses publik," tutupnya (Asp)
Baca Juga:
Anggaran KUA-PPAS Fantastis, Anies Ungkap Kelemahan Sistem E-budgeting Model Lama
