Komarudin Watubun: Masalah Papua Termasuk Kerusuhan Tolikara Hanya Panggung Politik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 Juli 2015
Komarudin Watubun: Masalah Papua Termasuk Kerusuhan Tolikara Hanya Panggung Politik

Anggota DPR Komisi II, Komarudin Watubun, dalam Acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota DPR RI Komisi II, Komarudin Watubun menilai bahwa setiap kasus yang terjadi di Papua hanya sekedar panggung politik. Sehingga, semua kasus yang terjadi di Papua tidak akan pernah bisa terselesaikan.

"Selama masalah Papua hanya menjadi panggung politik oleh orang-orang yang berkepentingan ya sudah begitu-begitu saja tidak akan ada perubahan," tuturnya kepada merahputih.com, di Depok, Jawa Barat, Selasa, (21/7).

Dia mengatakan hal tersebut lantas, masalah di Papua selalu terjadi juga pada pemerintahan sebelumnya. Dan anehnya pemerintah tidak pernah menyelesaikan akar masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya heboh ketika ada kekacauan, pembunuhan. Lalu Menteri ramai-ramai mendatangi Papua menggunakan pesawat dengan cepat. Setelah itu permasalahan terjadi lagi.

"Setelah itu tidak ada penyelesaian lalu ada masalah lagi begitu lagi rame-rame kesana lagi, datang basa basi. Wah ini harus segera diselesaikan aktor intelektualnya, tapi sampai hari ini tidak pernah ditemukan akar masalahnya," katanya.

Menurutnya kerusuhan Tolikara tidak akan seheboh seperti sekarang ini kalau insiden tersebut terjadi di luar Papua. Hanya karena di Papua maka masalah tersebut jadi isu nasional yang kemudian dianggap sebagai masalah yang sangat sensitif, yakni masalah SARA.

"Saya pikir itu hal kasus itu kalau ada di Jawa, di Sumatera, di luar Papua itu tidak akan difollow up besar begitu. Itulah karena adanya di Papua, makanya diblow up terus. Orang dulu bakar-bakar gereja di luar Papua orang tidak ada yang terlalu besar begitukan," katanya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat dan Daerah bersinergi agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin.

"Pemerintah pusat harus bersinergi tentunya dengan pemerintah daerah (pemda). Karena, pemda dan pemerintah pusat tidak bisa berdiri sendiri," pungkasnya.(rfd)

 

Baca Juga:

Mantan Kapolda Papua: OPM Diduga Terlibat dalam Kerusuhan Tolikara

GMKI Kirim Tim Investigasi ke Tolikara

FPI Desak Polisi Usut Tuntas Kerusuhan Tolikara

Kerusuhan Tolikara, Rhoma Irama: Umat Islam Jangan Terprovokasi

#Tolikara #Kerusuhan Tolikara #Konflik Papua #Papua #PDIP #Komisi II DPR #Komarudin Watubun
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hendak memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Ketua Komisi II DPR: Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Masuk Prolegnas
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan wacana Pilkada melalui DPRD belum masuk Prolegnas dan belum menjadi agenda resmi DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
Ketua Komisi II DPR: Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Masuk Prolegnas
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Bagikan