Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PARTAI politik menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dan kebijakan negara. Sebagai salah satu instrumen penting negara, yang akan melahirkan pemimpin politik di masa yang akan datang, penting agar partai politik dikelola secara transparan dan berintegritas.
?
Faktor itulah yang menginisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparency International Indonesia (TII) menyelenggarakan kegiatan workshop bertema Transparansi dan akuntabilitas keuangan: fondasi partai politik tepercaya.
?
Direktur Monitoring KPK Agung Yudha Wibowo yang hadir mewakili pemimpin KPK menyambut baik agenda ini. Menurutnya, agenda ini merupakan salah satu gerakan transformatif menuju penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan partai politik.
?
Ini merupakan bentuk nyata peran serta masyarakat yang mengombinasikan antara pencegahan dan edukasi.
Baca juga:
?
“Semoga workshop ini dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola keuangan partai politik, penyelenggaraan negara, dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta semakin meningkatkan kualitas demokrasi dengan pilar partai politik yang berintegritas dan tepercaya,” kata Agung dalam agenda workshop yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/7).
?
Penguatan integritas partai politik menjadi penting mengingat hingga Juni 2024, statistik penindakan KPK menunjukkan bahwa dari 1.607 pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, lebih dari 34 persen berasal dari partai politik. Modusnya di antaranya paling banyak ialah penyuapan, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, hingga terkait dengan penyalahgunaan anggaran.
?
Sumber keuangan partai politik di Indonesia tidak hanya bersumber dari APBN, tapi juga sumbangan dari luar, baik yang berasal dari iuran anggota maupun sumbangan pihak luar. Oleh karena itu, KPK juga menegaskan bahwa butuh kesadaran dan integritas yang didukung dengan pemilihan pemimpin yang berintegritas pula dalam pengelolaan keuangan partai politik.
?
“Pengelolaan partai politik yang transparan dan akuntabel harus dilakukan. Ada 2 sisi yang harus diperbaiki, niat dengan penanaman nilai integritas dan kesempatan secara sistem dengan dukungan regulasi. Kalau tidak diantisipasi, parpol kita akan dikuasai orang-orang kuat semata,” ujar Agung.
?
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko mengucapkan apresiasi atas kolaborasi dengan KPK dalam penyelenggaraan agenda ini. Ia berharap agenda ini menjadi penguat pelaksanaan demokrasi di masa depan. Hal itu mengingat partai politik dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat.
?
“Parpol kuat merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, kita mulai didiskusikan dari hal-hal yang substansial. Diskusi ini membahas tata kelola organisasi dan keuangan di level praktis bagi para parpol. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berkontribusi dalam penguatan partai politik,” kata Danang.(Pon)
?
Baca juga:
