KM Barcelona V Terbakar, Pemerintah Diminta Tak Membiarkan Laut Indonesia Menjadi Ladang Tragedi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 23 Juli 2025
KM Barcelona V Terbakar, Pemerintah Diminta Tak Membiarkan Laut Indonesia Menjadi Ladang Tragedi

Kondisi kapal KM Barcelona yang terbakar di perairan Manado, Minggu (20/7/2025). ANTARA/HO-Koarmada RI.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan duka mendalam atas tragedi terbakarnya KM Barcelona V di perairan Talise, Minahasa Utara, yang menewaskan tiga orang.

Ia mendesak agar insiden ini menjadi titik tolak evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan transportasi laut di Indonesia. Puan juga mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola transportasi yang memprioritaskan keamanan penumpang.

Kebakaran hebat yang melanda kapal tersebut saat berlayar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara, pada Minggu (20/7), mengakibatkan 3 orang tewas, 2 lainnya masih hilang, dan sekitar 500 penumpang berada dalam situasi darurat. Dari 295 orang yang panik (280 penumpang dan 15 awak), banyak yang menyelamatkan diri dengan melompat ke laut.

Terungkap pula bahwa data manifes penumpang (280 orang) berbeda drastis dengan jumlah korban yang dievakuasi Basarnas, yang mencapai 580 orang.

Baca juga:

Kacau! Jumlah Penumpang Berbeda dengan Manifes, Nahkoda Kapal KM Barcelona V Menjadi Tersangka

Tragedi KM Barcelona V ini terjadi tak lama setelah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada awal Juli.

“Peristiwa berulang tersebut menjadi peringatan terhadap lemahnya sistem keselamatan pelayaran nasional. Maka insiden KM Barcelona V harus menjadi momentum evaluasi total keselamatan transportasi laut,” jelas Puan dalam keterangannya, Rabu (23/7).

Puan berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, segera melakukan audit keselamatan menyeluruh dan mengungkap penyebab kebakaran KM Barcelona V.

Ia mempertanyakan kegagalan sistem deteksi dini dan mendesak pengetatan pengawasan oleh otoritas pelabuhan di masa mendatang.

Sebagai mantan Menko PMK, Puan mengingatkan bahwa keselamatan transportasi publik adalah hak fundamental warga negara. Ia menyoroti pentingnya pemerintah memastikan fasilitas terbaik bagi masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi laut, terutama di daerah kepulauan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Baca juga:

Kabakaran Kapal Barcelona Diduga Akibat Ledakan di Ruang Mesin

DPR, melalui komisi terkait, berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi audit nasional seluruh kapal penumpang komersial yang beroperasi saat ini.

Puan juga menuntut agar investigasi insiden KM Barcelona V dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta perbaikan nyata pada sistem transportasi laut.

"Kita tidak boleh membiarkan laut Indonesia menjadi ladang tragedi berulang. Kapal penumpang bukan sekadar alat transportasi, tetapi menjadi ruang hidup ribuan orang setiap harinya. Dan ruang hidup itu harus dijamin aman oleh negara," pungkas Puan.

#Kecelakaan #Kecelakaan Maut #Kecelakaan Kapal #DPR #DPR RI #Puan Maharani #Ketua DPR Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Jenguk Korban Kecelakaan Mobil SPPG, Prabowo Janji Traktir Makan Bubur Ayam
Presiden RI, Prabowo Subianto, berjanji akan mentraktir bubur ayam ke korban kecelakaan mobil SPPG di SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Jenguk Korban Kecelakaan Mobil SPPG, Prabowo Janji Traktir Makan Bubur Ayam
Indonesia
Dijenguk Prabowo, Begini Kondisi Guru dan Siswa SDN 01 Kalibaru yang Ditabrak Mobil SPPG
Presiden RI, Prabowo Subianto, menjenguk korban tabrakan mobil SPPG di SDN 01 Kalibaru. Kondisinya pun dilaporkan kian membaik.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Dijenguk Prabowo, Begini Kondisi Guru dan Siswa SDN 01 Kalibaru yang Ditabrak Mobil SPPG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Bagikan