Klaim Kepentingan Bupati adalah Kepentingan Rakyat, Bupati Bekasi Ancam Copot Pejabat yang Tidak Sopan ke Dirinya


Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030 Ade Kuswara Kunang (kanan) menyapa masyarakat saat tasyakuran pelantikan di Lapangan Plasa Pemkab Bekasi, Kamis. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
MerahPutih.com - Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030 Ade Kuswara Kunang mengingatkan akan mencopot pejabat pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbukti tidak fatsun kepada dirinya. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 'fatsun' sendiri memiliki arti sopan santun.
"(Pejabat) OPD kalau tidak fatsun kepada bupati, saya ganti, saya mutasi dan rotasi," kata Ade, di Kabupaten Bekasi, dikutip dari Antara, Jumat (21/1)
Ade mengklaim yang telah diputuskan oleh dirinya merupakan amanah masyarakat sehingga tindakan tegas akan diambil bagi pejabat yang melawan fatsun dan masyarakat. "Karena apa yang menjadi kepentingan bupati adalah kepentingan rakyat," imbuhnya.
Baca juga:
Sumpah Jabatan 961 Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 di Istana Negara
Lebih jauh, Bupati menilai sejauh ini pejabat OPD telah menunjukkan kinerja yang baik termasuk ketaatan terhadap kepala daerah. Dia juga menjamin akan mempertahankan posisi pejabat apabila terus bekerja secara maksimal.
"Misalkan dalam bekerja, bisa mementingkan apa yang menjadi tupoksi, menjauhkan diri dari kepentingan pribadi, kita akan tetap melanjutkan," tutur Bupati Bekasi yang baru resmi dilantik itu.
Bupati juga menekankan masa pengabdian lima tahun merupakan waktu yang singkat untuk dapat merealisasikan berbagai program yang ingin diwujudkan. Untuk itu, dia menuntut koordinasi yang baik antara jajaran dengan unsur Forkopimda diyakini mampu mempercepat mewujudkan visi misi.
Baca juga:
Mengintip Tumpukan Bambu Pagar Laut Pesisir Tarumajaya Bekasi
"Makanya saya minta kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk fatsun, bekerja secara ikhlas untuk masyarakat. Kepala dinas dan camat nanti juga akan menampung aspirasi langsung dari masyarakat maupun anggota legislatif, seluruh unsur terkait kita libatkan, terbuka menampung semua aspirasi masyarakat," tandas Ade. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Gempa Bumi Terdeteksi di Kabupaten Bekasi, Getaran Terasa hingga Karawang

KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

Gempa ‘Darat’ Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Getaran Dirasakan sampai Bogor

24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025

Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada

Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang

KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang

Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy

KPU DKI Kembalikan Sisa Hibah Pilgub Rp 448 Miliar, Pramono: Wujud Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
