Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Klaim Kepentingan Bupati adalah Kepentingan Rakyat, Bupati Bekasi Ancam Copot Pejabat yang Tidak Sopan ke Dirinya

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 21 Februari 2025
Klaim Kepentingan Bupati adalah Kepentingan Rakyat, Bupati Bekasi Ancam Copot Pejabat yang Tidak Sopan ke Dirinya

Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030 Ade Kuswara Kunang (kanan) menyapa masyarakat saat tasyakuran pelantikan di Lapangan Plasa Pemkab Bekasi, Kamis. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030 Ade Kuswara Kunang mengingatkan akan mencopot pejabat pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbukti tidak fatsun kepada dirinya. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 'fatsun' sendiri memiliki arti sopan santun.

"(Pejabat) OPD kalau tidak fatsun kepada bupati, saya ganti, saya mutasi dan rotasi," kata Ade, di Kabupaten Bekasi, dikutip dari Antara, Jumat (21/1)

Ade mengklaim yang telah diputuskan oleh dirinya merupakan amanah masyarakat sehingga tindakan tegas akan diambil bagi pejabat yang melawan fatsun dan masyarakat. "Karena apa yang menjadi kepentingan bupati adalah kepentingan rakyat," imbuhnya.

Baca juga:

Sumpah Jabatan 961 Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 di Istana Negara

Lebih jauh, Bupati menilai sejauh ini pejabat OPD telah menunjukkan kinerja yang baik termasuk ketaatan terhadap kepala daerah. Dia juga menjamin akan mempertahankan posisi pejabat apabila terus bekerja secara maksimal.

"Misalkan dalam bekerja, bisa mementingkan apa yang menjadi tupoksi, menjauhkan diri dari kepentingan pribadi, kita akan tetap melanjutkan," tutur Bupati Bekasi yang baru resmi dilantik itu.

Bupati juga menekankan masa pengabdian lima tahun merupakan waktu yang singkat untuk dapat merealisasikan berbagai program yang ingin diwujudkan. Untuk itu, dia menuntut koordinasi yang baik antara jajaran dengan unsur Forkopimda diyakini mampu mempercepat mewujudkan visi misi.

Baca juga:

Mengintip Tumpukan Bambu Pagar Laut Pesisir Tarumajaya Bekasi

"Makanya saya minta kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk fatsun, bekerja secara ikhlas untuk masyarakat. Kepala dinas dan camat nanti juga akan menampung aspirasi langsung dari masyarakat maupun anggota legislatif, seluruh unsur terkait kita libatkan, terbuka menampung semua aspirasi masyarakat," tandas Ade. (*)

#Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang #Kabupaten Bekasi #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polda Metro Akui Aiptu Lippo 'Broker Proyek Pemkab Bekasi' Masih Polisi Aktif
YS telah mengajukan pengunduran diri pada 18 Maret 2026 lalu, tetapi statusnya memang masih polisi aktif karena permohonan masih berproses di Biro SDM Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
Polda Metro Akui Aiptu Lippo 'Broker Proyek Pemkab Bekasi' Masih Polisi Aktif
Indonesia
Ade Kunang dan Ayahnya Segera Disidang Kasus Suap Ijon Proyek Kabupaten Bekasi
Setelah penyidikan perkara ini dinyatakan lengkap atau P21, JPU akan menyiapkan berkas dakwaan untuk maksimal waktu 14 hari mendatang.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Ade Kunang dan Ayahnya Segera Disidang Kasus Suap Ijon Proyek Kabupaten Bekasi
Berita
Warga Bekasi Terutama di Wilayah Rawan Banjir Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan
Informasi BMKG, intensitas hujan tertinggi terjadi sejak akhir Desember hingga Januari.
Frengky Aruan - Kamis, 15 Januari 2026
Warga Bekasi Terutama di Wilayah Rawan Banjir Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Dokumen yang dibawa di antaranya berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan pada 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan pada 2026.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Berita
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi
Ijon proyek adalah praktik pemberian uang muka untuk mengamankan proyek pemerintah sebelum proses resmi berjalan. Modus ini terbongkar dalam OTT KPK Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
ImanK - Sabtu, 20 Desember 2025
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
Harta bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi itu terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak.
Frengky Aruan - Jumat, 19 Desember 2025
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
Indonesia
Rumah Kajari Bekasi Disegel KPK, Jejak 'Panas' OTT Bupati Ade Kuswara Kunang Merembet ke Cluster Pasadena
KPK menyegel rumah Kajari Kabupaten Bekasi dan menyita uang ratusan juta terkait OTT Bupati Ade Kuswara Kunang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Rumah Kajari Bekasi Disegel KPK, Jejak 'Panas' OTT Bupati Ade Kuswara Kunang Merembet ke Cluster Pasadena
Indonesia
OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Ayah Bupati Ade Kunang Turut Ditangkap
KPK menyebutkan ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yakni HM Kunang juga menjadi salah satu pihak yang diamankan
Frengky Aruan - Jumat, 19 Desember 2025
OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Ayah Bupati Ade Kunang Turut Ditangkap
Indonesia
KPK Sebut OTT Bupati Bekasi terkait Dugaan Suap Proyek, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
KPK masih mendalami proyek-proyek yang diduga dimanfaatkan untuk praktik suap.
Frengky Aruan - Jumat, 19 Desember 2025
KPK Sebut OTT Bupati Bekasi terkait Dugaan Suap Proyek, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Bagikan