Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih pada Pilpres 2024.
Ganjar-Mahfud akan melanjutkan kerja kerakyatan pemerintahan Jokowi dengan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti).
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebutkan, Ganjar Pranowo punya pandangan berbeda dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
Baca Juga:
Semangati Kader Menangkan Ganjar-Mahfud, Hasto Pimpin Safari Politik ke Banten
"Maka, ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, apa yang dijawab Pak Ganjar berbeda dengan yang dijawab Pak Prabowo," kata Hasto saat memberikan pidato dalam rangkaian safari politik dan konsolidasi struktural DPC PDIP Kabupaten Lebak di Gedung As-Sakinah, Banten, Minggu (10/12).
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menyebut, Prabowo malah menyinggung perlunya negara berutang dalam menyelesaikan isu kesejahteraan rakyat.
"Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utang ke luar negeri, Rp 385 triliun untuk alutsista, saudara sekalian. Ini yang membedakan dengan Pak Ganjar," ujarnya.
Hasto mengatakan, Ganjar punya solusi berupa KTP Sakti untuk menyelesaikan persoalan rakyat, utamanya berkaitan kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok.
Dijelaskannya, KTP Sakti menjadi program yang menyempurnakan kebijakan era Presiden Jokowi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Apa yang dilakukan Ganjar di dalam melanjutkan, memperbaiki, mempercepat capaian dari Presiden Jokowi untuk rakyat, jawabannya KTP Sakti, saudara sekalian," kata Hasto.
Dia pun meminta kader PDIP di Banten untuk menyosialisasikan program unggulan Ganjar berupa KTP Sakti yang bakal mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Dengan KTP Sakti, kita akan integrasikan, kita satukan komitmen terhadap wong cilik. Karena fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini ada Kartu Sehat, Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, ada program Satu Keluarga Satu Sarjana, ada raskin, semua nanti cukup dilanjutkan dengan kartu tanda penduduk Indonesia. Maka ini dinamakan KTP Sakti," katanya.
Baca Juga:
Prabowo dan Anies Lebih Dilirik Pemilih NU, Ganjar Merosot
Nantinya, rakyat tidak perlu memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan. Menurutnya, KTP Sakti bisa terwujud dengan penyatuan data. Kader PDIP sekaligus Menteri PAN-RB Azwar Anas bakal menjadi sosok yang mengeksekusi hal tersebut.
"Jadi, bagi rakyat miskin, tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukkan KTP Sakti. Caranya bagaimana? Caranya dengan pertama satu data," ujarnya.
"Pak Anas sudah lakukan. Beliau punya pengalaman. Maka kartu sakti ini basisnya single ID. Ini akan menjadi NPWP, ini akan menjadi satu data setiap warga Indonesia, termasuk terkait dengan jaminan sosial, itu semua diintegrasikan dalam kartu sakti," sambung Hasto.
Mengenai program KTP Sakti, kader PDIP Azwar Anas menambahkan bahwa pembenahan data penduduk ke depan memang penting. Sebab selama ini, tumpang tindih data menyebabkan banyak bantuan negara tak tepat sasaran.
“Karena tumpang tindih data menyebabkan banyak bantuan tak tepat sasaran. Maka perbaikan data penting dan harus jadi komitmen untuk diperjuangkan,” kata Azwar Anas.
Kedua, tak ada cara lain perbaikan jika tidak digitalisasi dan perbaikan birokrasi. Menurut Azwar Anas yang juga Menteri PAN dan RB, kalau pelayannya baik di birokrasi, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan membaik.
“Konsep digitalisasi tentu menjadi penting. Sehingga ke depan perbaikan data ini jadi salah satu fokus negara menyelesaikan problem kemiskinan, stunting dan program lainnya. Selamat, mudah-mudahan perjuangan kita diberkahi Allah SWT,” tegas Anas. (Pon)
Baca Juga:
Ganjar Bakal Jadikan Lapas Nusakambangan Penjara Napi Koruptor
