Soffi Amira
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Senin (9/9) cukup mengejutkan.
Sebab, hal itu dilakukan mendadak tanpa isu yang beredar luas sebelumnya. Meski begitu, Iwan menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
“Reshuffle kabinet hari ini cukup mengagetkan, karena tiba-tiba saja dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, itu merupakan hak prerogatif Presiden,” kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (9/8).
Menurut Iwan, beberapa menteri yang diganti memang sudah lama mendapat desakan publik, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga:
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Ia menyebut kinerja Sri Mulyani dinilai buruk, khususnya karena penerimaan pajak negara gagal mencapai target, kurangnya kreativitas dalam memaksimalkan pendapatan negara, hingga perannya dalam memicu demonstrasi ricuh di DPR beberapa waktu lalu.
“Selain itu, kabarnya Sri Mulyani sudah tiga kali meminta mundur kepada Presiden Prabowo,” ujarnya.
Selain Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie juga dianggap layak diganti. Iwan menyebut Budi kerap disebut dalam kasus judi online saat menjabat Menteri Komunikasi dan Digital.
Integritasnya pun dipertanyakan publik, terlebih ia diberi tanggung jawab mengelola Koperasi Merah Putih yang akan mengelola ratusan triliun dana negara.
Baca juga:
“Budi Arie bisa menjadi sumber masalah jika tetap dipertahankan. Publik mempertanyakan integritasnya,” tegas Iwan.
Nama lain yang juga menuai sorotan adalah Menteri Abdul Kadir Karding yang dinilai kerap membuat blunder, mulai dari pernyataan kontroversial terkait tagar #kaburajadulu hingga tertangkap kamera bermain domino dengan eks tersangka pembalakan liar.
Sementara itu, pergantian Menpora Dito Ariotedjo disebut cukup mengejutkan karena tidak ada riak politik yang signifikan sebelumnya. Iwan menduga keputusan itu berkaitan dengan pertimbangan internal Presiden maupun partai koalisi.
Adapun, posisi Menkopolhukam Budi Gunawan juga diganti setelah dinilai tidak tampil saat demonstrasi besar di DPR. Saat itu, justru Menhan Syafrie Syamsudin yang muncul mengendalikan situasi.
Baca juga:
Secara garis besar, Iwan menilai perombakan kabinet kali ini menunjukkan fokus Prabowo terhadap persoalan ekonomi, khususnya pendapatan negara, serta isu politik, hukum, dan keamanan pasca demo besar di DPR.
“Yang menarik, dari reshuffle ini juga tergambar bahwa menteri-menteri yang terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo digusur sedikit demi sedikit. Publik mulai bisa membaca arah dan pemetaan politik Prabowo ke depan seperti apa,” ungkap Iwan.
Iwan berharap para menteri baru yang dipilih dapat bekerja lebih profesional, berprestasi, serta menjaga etika, integritas, dan komunikasi publik yang baik. (Pon)
