Pakar Nilai Menteri Baru Harus Berhati-hati dalam Berkomunikasi dan Fokus Pada Program 'Quick Wins'

Merahputih.com - Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, memberikan pandangannya terkait para menteri baru hasil perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai para pejabat baru ini harus berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kontroversi.

Tunjung menekankan pentingnya peningkatan kemampuan komunikasi politik dan public speaking bagi para menteri baru.

Perombakan kabinet yang mengganti lima menteri ini, menurutnya, merupakan langkah strategis pemerintah untuk merespons ketidakpuasan publik, termasuk desakan dari gerakan "17+8" yang menuntut perbaikan kinerja dan transparansi.

Baca juga:

Dinilai Mengejutkan, IPR Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Fokus pada Ekonomi dan Politik Hukum

Lebih lanjut, Tunjung menyatakan bahwa menteri baru tidak hanya dituntut untuk menunjukkan kinerja yang optimal, tetapi juga harus segera mengambil langkah-langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menyarankan agar menteri baru memprioritaskan program-program quick wins dalam 100 hari pertama, terutama di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, guna menyelesaikan persoalan yang memicu kemarahan publik.

"Menteri baru harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi penyebab kemarahan publik," kata Tunjung.

Dalam ilmu pemerintahan, ada tiga alasan utama yang mendasari perombakan kabinet, yaitu terkait kinerja, politis, dan yuridis. Alasan kinerja muncul ketika performa menteri dinilai belum maksimal.

Alasan politis terkait dengan upaya meredam ketegangan atau kontroversi. Sementara alasan yuridis berkaitan dengan kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya.

Baca juga:

Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Sinyal Pergantian 'Gerbong Jokowi' ke 'Wagon Gerindra'

Tunjung juga menyoroti bahwa salah satu pertimbangan dalam perombakan kabinet ini adalah gejolak demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu.

"Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sendiri menyatakan salah satu pertimbangan perombakan kabinet adalah gejolak demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu," ujar Tunjung.