Kisruh Wagub DKI, Pengamat: Jangan Dilakukan Usai Pemilu!
Pengamat Politik Ujang Komarudin (Foto: Twitter @UiUkom)
MerahPutih.com - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin menegaskan Gerindra dan Partai Keadilan Sosial (PKS) untuk segera menyelesaikan persoalan pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta.
Menurut dia, bila pembahasan orang nomor dua di Jakarta itu usai Pemilihan Presiden (Pemilu) 2019, dikhawatirkan akan memperlambat memunculkan nama pendamping Anies di Pemprov DKI. Karena diduga akan ada perubahan nama kandidat Wagub DKI.
"Idealnya saat ini. Jangan dilakukan usai pemilu! Peta akan berubah. Nama yang diajukan pun bisa berubah," kata Ujang saat dikonfirmasi merahputih.com, Senin (7/1).
Ujang pun mengaku kecewa bila PKS dan Gerindra merembukkan dan merampungkan persoalan DKI 2 usai pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Presiden) April mendatang.
Karena, kata Ujang, kedua partai itu notabennya sudah berkoalisi pada tingkat nasional yang dimungkinkan sangat mudah menyelesaikan permasalahan di wilayah dengan mengajukan nama Wagub DKI.
"Saat ini, kan, bisa. Tinggal diajukan, lalu pemilihan di DPRD dan dilantik," tuturnya.
Sebelumnya, PKS telah menyerahkan tiga nama kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta ke Gerindra.
Ketiga nama itu adalah Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik