Kisah BG Senyap Merajut Ulang Segitiga Emas Mega-Prabowo-Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 26 Juli 2019
Kisah BG Senyap Merajut Ulang Segitiga Emas Mega-Prabowo-Jokowi

Kepala BIN Budi Gunawan saat dilantikan menggantikan Sutiyoso (kanan). (Foto: Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua pekan ini telah terjadi peristiwa politik yang sangat menarik pasca Pilpres 2019. Beberapa di antaranya adalah bertemunya dua kubu yang saling bertarung dalam Pilpres lalu, yaitu petahana yang diwakili Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri dengan sang penantang, Prabowo Subianto.

Jokowi dan Megawati bertemu Prabowo dalam kesempatan yang berbeda. Jokowi-Prabowo bertatap muka di stasiun MRT, kawasan Lebak Bulus, Jakarta, 13 Juli lalu, sedangkan Megawati-Prabowo bersua 11 hari kemudian di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Baca Juga: Memang Top Mas Budi Gunawan

Prabowo dan Jokowi di MRT
Jokowi dan Prabowo di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus. (Twitter/@pranomoanung)

Dua pertemuan ini dinilai banyak kalangan sebagai kunci dan langkah awal dari upaya rekonsiliasi di antara kedua kubu yang saling berjibaku pada Pilpres 2019. Bahkan, Gerindra mengibaratkan pertemuan ketiga tokoh itu sebagai segitiga emas Indonesia.

Politikus Gerindra Miftah Sabri menjelaskan sosok Jokowi kini bakal menjadi Presiden RI dua periode merupakan kreasi Prabowo-Megawati saat berkolaborasi dalam Pilkada DKI 2012. Kala itu, PDIP-Gerindra sama-sama mengusung pasangan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI.

Baca Juga: Pertemuan Mega-Prabowo Bentuk Persiapan Koalisi Hingga Prakondisi 2024

"Bagaimanapun juga Pak Prabowo, Bu Mega, dan Pak Jokowi adalah segitiga emas. Dari kreasi politik Pak Prabowo dan Bu Mega lah terlahir seorang Joko Widodo menjadi Gubernur DKI atas endorse dua partai PDIP dan Gerindra, sampai Pak Jokowi pada posisi seperti sekarang ini, masa jabatan kedua, dan menjadi presiden untuk dua periode," kata dia.

"Pertemuan ini adalah penanda bahwa segitiga emas ini masih ada, dengan tujuan menjaga NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," tegas Miftah.

Merajut dalam Senyap

Pertemuan Megawati dan Prabowo
Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Foto: Tim media TKN

Kembali ke era sekarang, menariknya kedua pertemuan rekonsiliasi Prabowo dengan Megawati atau pun Jokowi, turut dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Fakta ini sangat tak diduga-duga karena ia bukanlah seorang politisi, tetapi merupakan seorang pejabat negara.

Politisi senior PDIP yang Sekretaris Kabinet, Pramono Anung khusus menekankan peran BG -sapaan akrab Budi Gunawan- dalam pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo, dengan istilah aksi senyap.

Baca Juga: Budi Gunawan Kerja Senyap Luluhkan Hati Prabowo Untuk Temui Mega

Kala itu, BG memang tampak mendampingi Prabowo saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus dan ikut mengantar Prabowo meninggalkan kawasan Fx Senayan usai bertemu dengan Jokowi. Secara tersirat, Pramono memastikan pertemuan antara Jokowi-Prabowo takkan terlaksana tanpa peran BG. "Pak Budi Gunawan Kepala BIN. Beliau bekerja tanpa ada suara," ujar Seskab.

Kehadiran BG pun tampak dalam pertemuan antara Megawati dengan Prabowo pada Rabu, 24 Juli lalu. Kali ini pertemuan tidak dilakukan di ruang publik, tetapi di kediaman Megawati di kawasan Menteng. BG ikut bergabung dalam pertemuan tertutup itu. Dalam foto yang diterima MerahPutih.com, BG terlihat duduk bersama Mega dan Prabowo dengan meja makan yang berisi sajian santap siang.

Pertemuan Mega dan Prabowo
Budi Gunawan tampak hadir dalam pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Dok PDI Perjuangan)

Usai pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait BG. Sama halnya dengan Pramono, dia secara terang-terangan memposisikan BG sebagai Kepala BIN, bukan sebagai warga negara biasa atau politisi.

Menurut Hasto, BG sebagai pemimpin dari salah satu lembaga negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondusifitas pasca Pemilu 2019. Hasto menjelaskan, posisi BG adalah sebagai kepala lembaga negara yang mendukung proses dialog antara satu sama lain.

Baca Juga: KPK Minta Megawati Laporkan Gratifikasi Lukisan Sukarno dari Prabowo

Namun, Hasto membantah peran BG karena memiliki hubungan dekat dengan Mega. Sebagaimana diketahui, BG memang sempat menjadi ajudan Mega saat menjabat sebagai Presiden pada periode 2001-2004 silam. Bahkan, majunya BG sebagai calon tunggal Kapolri pada beberapa tahun lalu kabarnya pun karena faktor Mega. Jadi, kedekatan Mega dengan BG sejatinya adalah rahasia umum.

Mungkin saja ucapan Pramono dan Hasto yang memposisikan BG sebagai Kepala BIN benar adanya. Atau bisa saja ini hanya formalitas belaka. Terlepas dari benar atau tidaknya hal ini, hampir semua kalangan sepakat jika BG memiliki peran krusial dalam dua pertemuan yang diprediksi menjadi kunci rekonsiliasi di republik ini pasca Pilpres 2019.

Pengganti Taufik Kiemas

#Pilpres 2019 #Budi Gunawan #Prabowo Subianto #Megawati Soekarnoputri #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Prabowo menyoroti adanya korupsi selama bertahun-tahun dalam tubuh Pertamina dan sektor energi Indonesia, termasuk manipulasi harga impor minyak.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Bagikan