Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko dituding ingin mengudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Bagaimana kiprah Moeldoko dalam pentas politik nasional?
Sebelum terjun ke dunia politik praktis, Moeldoko lama berkarier di militer. Pria kelahiran Kediri ini merupakan alumnus Akabri tahun 1981 terbaik dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa.
Kiprah politik Moeldoko dimulai saat dipercaya menjadi anggota Dewan Pembina Partai Hanura pada 2016-2017. Setahun berselang, dia didapuk sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura.
Baca Juga:
Mantan orang nomor satu di TNI ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2017-2020. Moeldoko menggantikan posisi Mahyudin yang memiliki kesibukan sebagai Wakil Ketua MPR.
Di bawah kepemimpinan Moeldoko inilah, HKTI kembali rukun. Dualisme kepengurusan berakhir setelah Moeldoko dan Fadli Zon mencapai kata sepakat pada Kamis, 28 Mei 2020. Moeldoko dan Fadli Zon pun sepakat menyatukan kembali HKTI dan menyisihkan konflik yang berlarut.
Dualisme kepengurusan HKTI bermula dari konflik internal dalam tubuh HKTI antara Prabowo Subianto dengan Oesman Sapta Odang (OSO). Proses dualisme ini sampai ke Mahkamah Agung (MA) dengan keputusan kasasi MA menyatakan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.
Namun, OSO bergeming. Dia tetap menyatakan diri sebagai pimpinan HKTI. Dualisme ini terus berlanjut ketika Prabowo memberikan mandat kepada Fadli Zon sebagai ketua umum dan Oesman Sapta memberikan amanat HKTI kepada Moeldoko.
Moeldoko juga dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peraih gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia ini pernah menjadi perwakilan keluarga Jokowi di pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.
Moeldoko akhirnya masuk ring 1 kabinet Jokowi-Jusuf Kalla pada 17 Januari 2018, menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki.
Pada 23 Oktober 2019, Moeldoko ditunjuk kembali menjadi KSP pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Saat ini, nama Moeldoko menjadi perbincangan publik. Hal itu setelah Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkap sosok yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Menurut dia, nama yang dimaksud Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers, Senin (1/2) siang, adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
AHY dalam konferensi pers tersebut mengungkap, adanya gerakan politik yang berupaya untuk mengambil alih kepemipinan partainya.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.
AHY menjelaskan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak, gerakan politik pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini melibatkan orang dekat Presiden Jokowi.
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ungkap AHY.
Herzaky mengatakan, nama Moeldoko muncul dari pengakuan, kesaksian, dan BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat.
"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (1/2) malam.
Baca Juga:
Ada Indikasi Moeldoko Pakai Demokrat untuk Kepentingan Pilpres 2024
Menanggapi tudingan tersebut, Moeldoko langsung menggelar jumpa pers pada Senin (1/2) malam. Dia menyarankan AHY agar menjadi pemimpin yang kuat.
"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus pemimpin kuat, jangan mudah baperan, terombang-ambing," kata Moeldoko.
"Kalau anak buah tidak boleh pergi ke mana-mana, ya diborgol saja. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta itu dari dalam, termasuk dari rumah," sambung Moeldoko.
Moeldoko mengingatkan Partai Demokrat agar tidak mengaitkan isu kudeta tersebut dengan Presiden Jokowi. Dia menegaskan, Presiden Jokowi sama sekali tidak mengetahui soal isu tersebut.
"Jangan dikit-dikit Istana dalam hal ini ya. Saya ingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Sebab beliau dalam hal ini tak tahu sama sekali," tegas Moeldoko. (Pon)
Baca Juga:
Moeldoko Ingatkan AHY: Jangan Ganggu Pak Jokowi, ini Urusan Saya!
