Kini, Eks Menteri Terbukti Pidana Tidak dapat Jaminan Kesehatan Purnatugas

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur mantan menteri negara yang terbukti melanggar pidana tidak akan memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas dari negara.

Ketentuan itu tertuang dalam pasal 7 Perpres Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara, yang diterbitkan Jokowi, tertanggal 15 Oktober 2024. Ada tiga poin utama dalam pasal tersebut.

Pertama, dalam pasal 7 disebutkan jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan dalam hal menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal yang sama menyebutkan, kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka, maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Baca juga:

Calon Menteri Kabinet Prabowo Diberi Materi Pembekalan Antikorupsi hingga Geopolitik

"Jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana," demikian isi poin terakhir Pasal 7 Perpres Nomor 121 Tahun 2024 itu, dikutip laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Kamis (17/10)

Dilansir dari Antara, Perpres Nomor 121 Tahun 2024 mengatur jaminan menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ketentuan serupa juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara, serta dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan biaya.

Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan. (*)