Pilkada 2018

Ketum Instruksikan Kader PAN Menangkan Pilkada 2018

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 15 April 2018
Ketum Instruksikan Kader PAN Menangkan Pilkada 2018

Pilkada 2018. (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menginstruksikan seluruh kadernya termasuk di Nusa Tenggara Barat memenangkan calon gubernur, bupati/walikota yang diusung partai itu pada Pilkada 2018.

"Kalau gubernur harus nomor satu, begitu juga bupati dan wali kota harus nomor satu. Pokoknya calon yang diusung PAN itu harus menang," kata Zulkifli Hasan seperti dilansir Antara, Sabtu (14/4).

Ia menuturkan, calon kepala daerah yang diusung PAN baik di Pilgub NTB seperti Ahyar-Mori, calon Bupati Lombok Barat H Fauzan-Sumiatun, calon Bupati Lombok Timur Khaerul Warisin dan Mahsun Ridwaini dan calon Wali Kota Bima M Lutfi-Fery Zulkarnaen memiliki segudang prestasi sehingga menurutnya pantas untuk dipilih masyarakat.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (MP/Ponco Sulaksono)
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (MP/Ponco Sulaksono)

"Ahyar ini sudah terbukti wali kota, begitu juga Bupati Faozan. Yang lain juga begitu semua memiliki prestasi dan memiliki jaringan di pusat," katanya.

Menurutnya, dengan keberhasilan dan prestasi yang dimiliki para atlet tersebut, pihaknya kemudian meminta para kader dan para pengurus untuk memenangkan seluruh calon yang diusung PAN.

"Kalau tidak memberikan dukungan, saya pecat," tegas Ketua MPR itu.

Untuk memenangkan calon yang diusung PAN, para kader harus bekerja keras sehingga mampu keluar sebagai pemenang.

"Kader PAN harus tetap kompak. Kalau tidak dukung, saya pecat langsung," tegasnya. (*)

Baca juga berita terkait di: Megawati Dilobi Zulkifli Hasan Soal Wakil Ketua MPR

#Zulkifli Hasan #PAN #Pilkada 2018
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Bagikan