Pemilu 2019

Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta Laporkan Ketua MPR Terkait Pidato di Munajat 212

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 26 Februari 2019
 Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta Laporkan Ketua MPR Terkait Pidato di Munajat 212

Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melaporkan Ketua MPR ke Bawaslu DKI (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Bawaslu terkait pidatonya dalam acara Munajat 212 di Monas, Kamis (21/2) lalu.

Politisi PDI Perjuangan itu pada Selasa (26/2) mendatangi kantor Bawaslu DKI Jakarta untuk melaporkan pidato Ketua MPR yang diduga terindikasi melakukan pelanggaran kampanye.

TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta menilai pidato Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN itu berisikan pengerahan massa dan menggiring opini jamaah Munajat 212 untuk memilih pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

"Ada seorang pejabat tinggi negara ini, belum waktunya kampanye sudah memberikan suatu statement mengarahkan pada salah satu calon capres," ujar Prasetyo di Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Selasa (26/2).

Ketua MPR Zulkifli Hasan
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dilaporkan ke Bawaslu DKI. (MP/Ponco Sulaksono)

Prasetyo yang juga sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta itu menegaskan bahwa pejabat tersebut telah melanggar pasal 283 dan 547 Undang-Undang Pemilu 2017.

"Pejabat negara ini adalah mengerti permasalahan-permasalahan yang dia tuangkan dalam aturan-aturan KPU," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Jufri menuturkan, pihaknya sudah menerima laporan dari tim kampanye daerah Jokowi-Amin berupa barang bukti pemberitaan media dan video.

Nantinya pihaknya bersama Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) akan melakukan investigasi tahap awal kurang lebih 14 hari setelah laporan itu diterima.

"Kajian awal itu menentukan apakah laporan ini terpenuhi syarat materil dan formil nah kalo sudah terpenuhi syaratnya maka bawaslu lakukan tindak lanjut atas laporan itu paling lama 14 hari setelah di terima," tutupnya.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Para Habaib dan Ulama Pasuruan Jawab Tudingan Prabowo Dekat dengan Kaum Radikal

#Zulkifli Hasan #Ketua MPR #Pelanggaran Pemilu #Prasetyo Edi Marsudi #Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin mutu layanan, mempercepat penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi santai hujatan netizen terhadap dirinya. Ia dianggap pencitraan saat memanggul beras.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Indonesia
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Zulhas mengungkapkan aksi panggul beras yang dilakukannya kini menjadi bahan candaan warga.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Indonesia
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Ia melihat bukti kayu hanyut tebangan lama dan mendesak pemerintah awasi hutan secara tegas dan konsisten
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Bagikan