Pemilu 2019

Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta Laporkan Ketua MPR Terkait Pidato di Munajat 212

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 26 Februari 2019
 Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta Laporkan Ketua MPR Terkait Pidato di Munajat 212

Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melaporkan Ketua MPR ke Bawaslu DKI (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Bawaslu terkait pidatonya dalam acara Munajat 212 di Monas, Kamis (21/2) lalu.

Politisi PDI Perjuangan itu pada Selasa (26/2) mendatangi kantor Bawaslu DKI Jakarta untuk melaporkan pidato Ketua MPR yang diduga terindikasi melakukan pelanggaran kampanye.

TKD Jokowi-Ma'ruf DKI Jakarta menilai pidato Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN itu berisikan pengerahan massa dan menggiring opini jamaah Munajat 212 untuk memilih pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

"Ada seorang pejabat tinggi negara ini, belum waktunya kampanye sudah memberikan suatu statement mengarahkan pada salah satu calon capres," ujar Prasetyo di Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Selasa (26/2).

Ketua MPR Zulkifli Hasan
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dilaporkan ke Bawaslu DKI. (MP/Ponco Sulaksono)

Prasetyo yang juga sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta itu menegaskan bahwa pejabat tersebut telah melanggar pasal 283 dan 547 Undang-Undang Pemilu 2017.

"Pejabat negara ini adalah mengerti permasalahan-permasalahan yang dia tuangkan dalam aturan-aturan KPU," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Jufri menuturkan, pihaknya sudah menerima laporan dari tim kampanye daerah Jokowi-Amin berupa barang bukti pemberitaan media dan video.

Nantinya pihaknya bersama Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) akan melakukan investigasi tahap awal kurang lebih 14 hari setelah laporan itu diterima.

"Kajian awal itu menentukan apakah laporan ini terpenuhi syarat materil dan formil nah kalo sudah terpenuhi syaratnya maka bawaslu lakukan tindak lanjut atas laporan itu paling lama 14 hari setelah di terima," tutupnya.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Para Habaib dan Ulama Pasuruan Jawab Tudingan Prabowo Dekat dengan Kaum Radikal

#Zulkifli Hasan #Ketua MPR #Pelanggaran Pemilu #Prasetyo Edi Marsudi #Bawaslu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan bicara disampaikan dengan argumentasi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Indonesia
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu gejolak politik dan keamanan selama Agustus 2026. Polri memastikan kondisi kamtibmas terkendali.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Indonesia
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong TMII, PAM Jaya Minta Moya Bertanggung Jawab
Tiga pekerja proyek PAM Jaya meninggal dunia di saluran gorong-gorong kawasan TMII. PAM Jaya meminta PT Moya Indonesia bertanggung jawab dan melakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong TMII, PAM Jaya Minta Moya Bertanggung Jawab
Indonesia
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Muzani mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Bagikan