Ketua Tim Saber Pungli: Kami akan Selidiki Kasus Pungli di BPN Tangsel

MerahPutih.com - Ratusan warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak Tim Saber Pungli Polres Tangsel memeriksa aksi pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat yang dilakukan oknum ATR/BPN Tangsel.

Ketua Tim Saber Pungli Polres Tangsel Kompol Bahtiar Alfonso menegaskan jika pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap aksi pungli yang dituduhkan warga kepada ATR/BPN Tangsel dan oknum pegawai kelurahan.

Menurut Bahtiar, dalam implementasi prona adanya larangan bagi aparatur mana pun meminta atau memungut biaya, apalagi sampai mematok harga tertentu. Sebab, kata dia, jika itu dilakukan telah masuk dalam unsur pidana alias tindak pidana korupsi.

"Pasti akan diselidiki, dan kami minta para korban datang melaporkan kasus ini. Jangankan meminta biaya, mematok harga dan menerima uang pemberian masuk gratifikasi," kata Kompol Bahtiar kepada wartawan di Mapolresta Tangsel, beberapa hari lalu.

Selain itu, Bahtiar juga berjanji akan menindak tegas segala bentuk pungutan liar yang dilakukan oknum pemerintah. "Kalau sudah masuk laporan dari korban, kami akan panggil oknum-oknum yang terlibat," tandasnya.

Sebelumnya, ratusan warga Tangsel meminta polisi untuk menyelidiki kasus pungli yang dilakukan oleh oknum ATR/BPN Tangsel terkait pengurusan pembuatan sertifikat tanah.

Perwakilan pendemo Safrudin Roy mengatakan, permintaan pengusutan terhadap aksi pungli oleh kepolisian perlu dilakukan. Sebab, kata Roy, patokan harga yang diberikan para oknum lembaga itu untuk mengeluarkan sertifikat tanah ini sudah di luar aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Ini sudah masuk ranah korupsi, jadi perlu diselidiki dan diungkap. Kejadian ini sudah terjadi sejak lima bulan terakhir. Permintaan ini sudah dilakukan pegawai BPN Tangsel, dan warga pun jadi takut dengan nominal harga yang ditentukan itu," kata Roy kepada wartawan beberapa waktu lalu di depan Kantor ATR/BPN Tangsel, Jalan Letnan Soetopo, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong.

Menurut Roy, aksi pungli tersebut melibatkan oknum pegawai dua lembaga. Yakni pegawai negeri sipil (PNS) kelurahan dan pegawai ATR/BPN Tangsel. Besaran dana pengurusan legalitas tanah masyrakat ini dipatok dengan harga bervariatif. Mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 3 juta dengan estimasi penyelesaian sertifikat ini tiga minggu rampung.

"Jadi, melalui mereka bisa diselesaikan karena dari calo lain harganya lebih dari harga yang diberikan pihak kelurahan ke masyarakat. Uang ini nanti akan disetorkan sebagian ke oknum BPN Tangsel. Jika sudah begini mau pelayanan yang diharapkan presiden tidak terselesaikan dalam percepatan pengurusan sertifikat tanah kepada masyarakat," ujarnya. (*)