Ketua RT Lingkungan Ruko di Pluit Harus Dilindungi Masyarakat dan Pemprov DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 29 Mei 2023
Ketua RT Lingkungan Ruko di Pluit Harus Dilindungi Masyarakat dan Pemprov DKI

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana (berbaju kota hitam-putih) memberi dukungan moril pada Ketua RT 011/RW 003 Pluit, Jakarta Utara. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pembongkaran ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang memakan badan jalan tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Terbaru, Ketua RT 011/RW 003 Pluit, Riang Prasetya mendapat protes dari para pemilik ruko lantaran mereka tak terima bangunan usahanya dibongkar.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan, mestinya warga memberi dukungan moril pada Ketua RT yang sudah berani menegakkan aturan terkait tata kota di wilayahnya.

"Apa yang dilakukan Pak Riang merupakan hal yang benar dan tepat. Saya memberikan support dan dukungan moril pada Pak Riang. Kita harus mulai dengan membiasakan yang benar bukan membiarkan yang salah," ujar Justin di Jakarta, Senin (29/5).

Baca Juga:

PSI Acungi Jempol Ketegasan Pj Heru Bongkar Puluhan Ruko Tutupi Saluran Air di Pluit

PSI meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk melindungi keselamatan Ketua RT dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tidak menyukai upaya pembongkaran ini.

Justin juga mengatakan, penegakan sudah dilakukan oleh Pemprov DKI sesuai prosedur. Menurutnya, polemik ini adalah masalah tata kota yang sudah menjadi problem lama, dan terjadi di banyak daerah lain di ibukota.

"PSI mendorong Pj Gubernur DKI untuk lebih tegas dalam penindakan masalah tata ruang di DKI Jakarta. Perlu penegakan aturan terkait tata ruang untuk nantinya menjadi cikal bakal pembenahan permasalahan lain," ungkapnya.

Baca Juga:

Satpol PP Ancam Bongkar Bangunan Ruko Niaga Pluit Setelah Lewat Batas Waktu

Terkait masalah ekonomi yang dialami oleh pemilik ruko, Justin mengatakan, tetap mendukung jalannya kawasan kuliner ini yang bisa menyerap tenaga kerja. Tapi, bukan berarti aturan yang ada dapat dilanggar.

"Saya harus sampaikan, saya pro dengan kegiatan ekonomi wisata kuliner di sini. Tapi, jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita secara menyeluruh nantinya," tegas Justin. (Asp)

Baca Juga:

Serobot Bahu Jalan, Pemilik Ruko Niaga di Jakut Diminta Bongkar Bangunan Sendiri

#DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Indonesia
Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028
Berharap olahraga di Jakarta dan Indonesia semakin marak, mempunyai karakter, serta dapat menjadi identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Ini merupakan strategi untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Oleh sebab itu, Astrid menilai perlunya pendalaman atas pendidikan keagamaan bagii para siswa di sekolah Jakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Bagikan