Ketua RT Lingkungan Ruko di Pluit Harus Dilindungi Masyarakat dan Pemprov DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 29 Mei 2023
Ketua RT Lingkungan Ruko di Pluit Harus Dilindungi Masyarakat dan Pemprov DKI

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana (berbaju kota hitam-putih) memberi dukungan moril pada Ketua RT 011/RW 003 Pluit, Jakarta Utara. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembongkaran ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang memakan badan jalan tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Terbaru, Ketua RT 011/RW 003 Pluit, Riang Prasetya mendapat protes dari para pemilik ruko lantaran mereka tak terima bangunan usahanya dibongkar.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan, mestinya warga memberi dukungan moril pada Ketua RT yang sudah berani menegakkan aturan terkait tata kota di wilayahnya.

"Apa yang dilakukan Pak Riang merupakan hal yang benar dan tepat. Saya memberikan support dan dukungan moril pada Pak Riang. Kita harus mulai dengan membiasakan yang benar bukan membiarkan yang salah," ujar Justin di Jakarta, Senin (29/5).

Baca Juga:

PSI Acungi Jempol Ketegasan Pj Heru Bongkar Puluhan Ruko Tutupi Saluran Air di Pluit

PSI meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk melindungi keselamatan Ketua RT dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tidak menyukai upaya pembongkaran ini.

Justin juga mengatakan, penegakan sudah dilakukan oleh Pemprov DKI sesuai prosedur. Menurutnya, polemik ini adalah masalah tata kota yang sudah menjadi problem lama, dan terjadi di banyak daerah lain di ibukota.

"PSI mendorong Pj Gubernur DKI untuk lebih tegas dalam penindakan masalah tata ruang di DKI Jakarta. Perlu penegakan aturan terkait tata ruang untuk nantinya menjadi cikal bakal pembenahan permasalahan lain," ungkapnya.

Baca Juga:

Satpol PP Ancam Bongkar Bangunan Ruko Niaga Pluit Setelah Lewat Batas Waktu

Terkait masalah ekonomi yang dialami oleh pemilik ruko, Justin mengatakan, tetap mendukung jalannya kawasan kuliner ini yang bisa menyerap tenaga kerja. Tapi, bukan berarti aturan yang ada dapat dilanggar.

"Saya harus sampaikan, saya pro dengan kegiatan ekonomi wisata kuliner di sini. Tapi, jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita secara menyeluruh nantinya," tegas Justin. (Asp)

Baca Juga:

Serobot Bahu Jalan, Pemilik Ruko Niaga di Jakut Diminta Bongkar Bangunan Sendiri

#DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kurangi Polusi Mikroplastik, Pemprov DKI Bangun RDF Plant dan PSEL
Penguatan infrastruktur pengelolaan sampah ini menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Kurangi Polusi Mikroplastik, Pemprov DKI Bangun RDF Plant dan PSEL
Indonesia
Pramono Siap Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Jakarta
Pembangunan sepenuhnya akan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Pramono Siap Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Jakarta
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Praktik penjualan beras dengan harga diatas HET sangat merugikan masyarakat luas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Jakarta telah Punya 75 Sekolah Lansia
Tujuan sekolah lansia yakni mewujudkan lansia yang sehat, bahagia, dan bermartabat.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Klaim Jakarta telah Punya 75 Sekolah Lansia
Indonesia
Jakarta Running Festival Digelar 25-26 Oktober, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan
Pada Sabtu, 25 Oktober 2025 terdapat 22 layanan terkena modifikasi rute dan lintasan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
 Jakarta Running Festival Digelar 25-26 Oktober, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Bagikan