Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Unjuk rasa warga dalam dua hari ini dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat dan berbagai tuntutan lainnya termasuk tunjangan besar anggota DPR, menjadi duka dan kemarahan setelah anggota Brimob melindas Affan Kurniawan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Qothrunnada Wahid menegaskan kepolisian perlu membenahi mekanisme penanganan unjuk rasa, menyusul insiden yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.
"Menurut saya kepolisian perlu untuk menata ulang mekanisme-mekanisme dalam penanganan unjuk rasa karena kita merekam banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan yang eksesif dan berlebihan ini," ujar Alissa usai pembukaan Konferensi Tunas GUSDURian 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat.
Alissa menyampaikan, kepolisian, militer, dan pemangku kebijakan harus memahami relasi demokratis di Indonesia yang berarti rakyat berhak mendapat perlindungan dan rasa aman dalam menyampaikan aspirasinya.
Baca juga:
Ia menegaskan dalam demokrasi, rakyat bukanlah hamba dari penguasa.
"Polisi, militer, dan semua yang memegang senjata, juga pemerintah dan bahkan anggota DPR harus paham relasi di Indonesia adalah relasi demokratis," kata dia.
Alissa Wahid mengingatkan kembali sejarah yang mencatat Gus Dur bahwa kerap melontarkan kritik tajam terhadap DPR.
Salah satu ungkapan yang masih sering dikutip Gus Dur "Memang tidak jelas bedanya antara DPR dan TK".
Kritik tersebut lahir dari keprihatinan Gus Dur atas kebijakan DPR yang kerap tidak berpihak kepada rakyat.
"Ada warga kehilangan nyawa akibat kebijakan DPR dan pemerintah yang tidak peka terhadap rakyat. Padahal, Gus Dur adalah seorang politisi, tetapi juga sosok yang paling keras mengkritik negara," ujar Alissa.
Ia menegaskan, meski pernah menjabat sebagai presiden, Gus Dur selalu menekankan agar warga NU maupun masyarakat luas tetap kritis terhadap pemerintah.
"Gus Dur berada pada persimpangan antara negara dan rakyat, tetapi ia selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," katanya.
