Ketua MPR Sebut Pemulangan Kombatan ISIS Bisa Ganggu Iklim Ekonomi dan Politik

MerahPutih.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan rencana pemulangan 660 WNI eks kombatan ISIS ke Tanah Air harus melalui pertimbangan matang dan cermat. Ia mengajak pemerintah untuk lebih memahami suasana kebatinan masyarakat saat ini.

"Setelah ketidaknyamanan sepanjang tahun politik 2019 lalu, kini masyarakat lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum," katanya kepada wartawan, Minggu (9/2).

Baca Juga

Sudah Bakar Paspor, Istana Ogah Pulangkan Ratusan Kombatan ISIS

Ia melihat, jika polemik pemulangan WNI eks kombatan ISIS terus dibiarkan menjadi bola liar, berpotensi merusak kondusivitas di dalam negeri.

"Sedangkan komunitas pengusaha berharap pemerintah all out mengeliminasi semua hambatan berbisnis. Pada dua agenda inilah hendaknya pemerintah berfokus," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, jika pemerintah tidak siap dengan program deradikalisasi yang matang dan cermat, akan sangat riskan menerima kehadiran para WNI eks kombatan ISIS. Artinya, memulangkan 660 eks kombatan ISIS tentu saja akan menambah dan membuat masalah semakin pelik.

Baca Juga

Negara Jangan Diam Saja Terkait Nasib Ratusan Simpatisan ISIS yang Berstatus WNI

"Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah karena mereka secara sepihak sudah mencampakkan status WNI-nya," jelas Bamsoet.

Artinya, memulangkan 660 WNI itu tentu saja akan menambah dan membuat masalah semakin pelik.

"Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah, karena mereka secara sepihak sudah mencampakkan status WNI-nya," ujar Bambang.

Menurut dia, harus ada program khusus deradikalisasi yang matang dan parameter yang jelas jika pemerintah ingin memulangkan mereka.

Baca Juga

WNI Kombatan ISIS Ditolak, Pasutri Asal Solo Minta Pemerintah Pulangkan Anaknya dari Suriah

"Sehingga, mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya. (Knu)