Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut beberapa calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 bakal ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Menurut Agus, empat pimpinan lembaga antirasuah lainnya sepakat untuk meningkatkan kasus mereka ke tingkat penyidikan.
"Ekspose sudah dilakukan dihadapan pimpinan dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan," kata Agus melalui pesan singkat, Kamis (8/3).
Agus menyatakan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi beberapa calon kepala daerah tersebut sudah 90 persen berjalan. Dengan demikian proses penyelidikan terhadap mereka tinggal 10 persen.
"Penyelidikan sudah dilakukan lama," jelas Agus.
Menurut dia, pihaknya tengah menunggu proses administrasi keluarnya surat perintah penyidikan. Kemudian, KPK bakal menggelar konferensi pers mengenai penetapan tersangka beberapa calon kepala daerah itu.
"Tinggal 10 persen itu proses administrasi keluarnya sprindik dan diumumkan," ungkapnya.
Meski begitu, Agus enggan menjawab saat disinggung calon kepala daerah dari wilayah mana yang bakal menyandang status tersangka korupsi. Dia meminta untuk menunggu pengumuman resmi KPK lewat konferensi pers.
"Tunggu nanti diumumkan," imbuh Agus.
Sebelumnya, Agus mengatakan ada beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 menjadi tersangka korupsi. Agus menyebut status tersangka ini membidik calon petahana dan yang sudah berhenti dari jabatan lama namun mencalonkan kembali untuk jabatan yang lebih tinggi.
"Ada yang petahana, ada yang sudah berhenti dari jabatannya tapi sekarang maju untuk Pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi," ujar Agus dalam dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK tentang Penanganan Korupsi dalam Pelaksaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3).
Menurut Agus, pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka itu dilakukan sebelum pemungutan suara berlangsung. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tak salah memilih calon pemimpin di daerahnya.
"Kalau bisa, sebelum pemilihan berlangsung. Sehingga, tidak perlu dipilih dan masyarakat tidak kecewa atas pilihannya nanti," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita terkait pilkada lainnya dalam artikel: Hanura Tegaskan Willem Wandik-Alus Uk di Pilkada Kabupaten Puncak
