Ketua ICMI: Kalau Hukum Banyak Dibebani Pesanan Politik, Bisa Gaduh Terus

MerahPutih.Com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menilai, kondisi hukum di Indonesia telah terbebani pesanan kelompok tertentu untuk kepentingan politik praktis.

Hal itu dikatakan Jimly, ketika ditanya awak media perihal perseteruan yang melibatkan sejumlah partai politik akibat pidato Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor B Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

"Saya sebagai orang hukum tentu menghormati proses hukum ini, tapi hukum kita ini kan sudah terlalu banyak dibebani dengan pesanan-pesanan politik," ujar Jimly dalam diskusi di kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Seperti diketahui, empat parpol yang disebut Victor sebagai pendukung khilafah dan intoleran yakni PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Gerindra, telah melayangkan gugatan terkait pidato Victor kepada Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), beberapa waktu lalu.

Jimly memprediksi, laporan tersebut nantinya bakal dimentahkan oleh Kejaksaan Agung. Pasalnya, korps Adhyaksa dikomandoi oleh kader Partai Nasdem yang notabene tempat bernaung Victor Laiskodat.

"Karena Ketua Fraksi dan Jaksa Agung juga dari Nasdem, nanti ribut lagi karena enggak percaya sama Kejaksaan. Jadi proses hukum campur aduk dengan politik. Kasihan juga polisi dan kejaksaan," tandas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar para pimpinan parpol yang bersiteru ini melakukan komunikasi politik yang intens untuk menyelesaikan kegaduhan tersebut.

"Kalau dia mengadakan pertemuan, Surya Paloh dengan SBY, Surya Paloh dengan Prabowo, kan bisa saling berhubungan. Memang fungsi partai itu harus melakukan komunikasi politik. Jangan mentang-mentang beda koalisi lalu enggak tegur-teguran," pungkas Jimly. (Pon)