Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 16 Mei 2020
  Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku kaget dengan masih adanya SKPD yang melakukan pengadaan anggaran lahan tahun 2020. Padahal seluruh anggaran dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona di DKI.

Ada dua SKPD yang masih pengadaan lahan, yakni Bina Marga Pemprov DKI sebesar Rp346.482.000.000 dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI untuk ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah ibu kota senilai Rp374.059.844.998.

Baca Juga:

Terbitkan Pergub, Anies Larang Warga Keluar Masuk Jabodetabek

"Saya kaget juga kok masih ada anggaran yang bersifat konsumtif disini. Bayangin, di tengah situasi seperti ini, disaat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok ini masih ada belanja lahan," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (15/5).

Prasetyo Edi Marsudi Ketua DPRD DKI Jakarta
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Geram dengan munculnya anggaran itu, Politikus PDI Perjuangan ini pun meminta Komisi C DPRD untuk mengevaluasi usulan anggaran tersebut dan mendesak untuk dikosongkan.

"Saya juga akan merekomendasikan agar anggaran tersebut di nolkan (kosongkan)," tegas Prasetyo.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah peduli dan empati pada situasi corona ini yang menyebabkan melemahnya perekonomian warga. Harusnya kata dia pemerintah memikirkan kebutuhan rakyatnya bukan belanja yang tak perkepentingan dengan COVID-19.

Munurut dia tak bila Pemda DKI masih mengusulkan anggaran lain seperti pengadaan lahan bukan corona. Padaha anggota Dewan Kebon Sirih sudah rela mengibahkan seluruh anggaran kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk COVID-19.

Baca Juga:

Sekolah Dibuka Kembali 13 Juli, Anies Minta Disdik Pertimbangkan Zona Aman Corona

"Karena bukan apa-apa, kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," tutupnya.

Sebelumnya juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sekda DKI Saefullah mengatakan bahwa semua anggaran Pemprov DKI akan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Jakarta.

Tapi secara mengejutkan masih ada usulan pengadaan lahan tahan oleh dua SKPD DKI yang nilainya sampai ratusan miliar rupiah.(Asp)

Baca Juga:

Update COVID-19 DKI Jumat (15/5): Positif 5.679 dan 1.286 Orang Sembuh

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Virus Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan