Ketua DPRD Jakarta Setuju Gubernur tidak Dipilih Rakyat


Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. (foto: MP/Asropih).
MerahPutih.com - Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih DPRD, merujuk keputusan partainya PKS di tingkat pusat.
"Kalo PKS, seperti yang disampaikan pak Muzammil setuju untuk pemilihan gubernur di DPRD atau bupati di DPRD tingkat dua," kata Khoirudi saat bertemu dengan KPU DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
Ketua DPW PKS DKI Jakarga itu menilai wacana pemilihan gubernur oleh DPRD dapat menekan biaya yang besar dari pemilihan langsung. Kendati begitu, PKS tetap akan menunggu keputusan dari pemerintah, apakah pemilihan gubernur dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih DPRD.
"Namun demikian, ini kan baru pendapat institusi partai untuk bisa dilaksanakan tentu menunggu regulasi pemerintah," tandas Khoirudin.
Baca juga:
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya berbicara soal efisiensi dalam pemilihan umum, dan mencontohkan negara lain terkait peran DPRD. Legislator daerah, kata Prabowo, memilih bupati hingga gubernur.
Pandangan itu disampaikan Prabowo menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia berbiaya mahal dan memerlukan perbaikan.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita, kaya," ucap Prabowo di Bogor, Kamis (12/12). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026

KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
