Ketua DPRD: DWP Adalah Pendapatan
DWP 2019 akan tampil lebih besar. (Foto: Ismaya Live)
Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Prasetyo Marsudi mendukung penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta. Pasalnya, DKI mendapat profit dari acara musik tahunan tersebut.
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (untuk menunjang pendapatan tahun ini). Dan itu bukan setahun ini saja. Bertahun-tahun kan sudah ada di situ," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).
Menurut dia, ada pendapatan daerah yang mengalir dari pajak tiket dan penyewaan gedung Jakarta International Expo dari DWP tersebut.
Baca Juga
Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP
Hal itu ditegaskan Prasetyo lantaran pada Rabu (11/12) siang Balai Kota DKI digeruduk oleh sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO). Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin DWP 2019 yang berlangsung 13-15 Desember mendatang.
Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Anies didemo masalah konser musik tahunan yang bakal digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut. Bila diingat kembali, pada tahun 2017, Anies mendapat tekanan dari sejumlah ormas untuk membatalkan konser DWP.
Mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan. Dengan perizinan tersebut, Anies dianggap mendukung penjualan minuman keras yang disediakan dalam konser.
Namun, acara yang digelar dua tahun lalu itu tetap berjalan. Dengan catatan, Anies memerintahkan Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Kepolisian untuk mengawasi jalannya acara.
Seperti diketahui, belasan orang yang mengaku dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12).
Baca Juga
Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP 2019 yang akan berlangsung 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.
GAPRINDO menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta.
"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Abdurahman. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
