Ketua DPRD: DWP Adalah Pendapatan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 12 Desember 2019
Ketua DPRD: DWP Adalah Pendapatan

DWP 2019 akan tampil lebih besar. (Foto: Ismaya Live)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Prasetyo Marsudi mendukung penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta. Pasalnya, DKI mendapat profit dari acara musik tahunan tersebut.

"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (untuk menunjang pendapatan tahun ini). Dan itu bukan setahun ini saja. Bertahun-tahun kan sudah ada di situ," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Menurut dia, ada pendapatan daerah yang mengalir dari pajak tiket dan penyewaan gedung Jakarta International Expo dari DWP tersebut.

Baca Juga

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Hal itu ditegaskan Prasetyo lantaran pada Rabu (11/12) siang Balai Kota DKI digeruduk oleh sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO). Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin DWP 2019 yang berlangsung 13-15 Desember mendatang.

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Anies didemo masalah konser musik tahunan yang bakal digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut. Bila diingat kembali, pada tahun 2017, Anies mendapat tekanan dari sejumlah ormas untuk membatalkan konser DWP.

dwp 2019
Headliner dalam Djakarta Warehouse Project. (Foto: Ismaya Live)

Mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan. Dengan perizinan tersebut, Anies dianggap mendukung penjualan minuman keras yang disediakan dalam konser.

Namun, acara yang digelar dua tahun lalu itu tetap berjalan. Dengan catatan, Anies memerintahkan Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Kepolisian untuk mengawasi jalannya acara.

Seperti diketahui, belasan orang yang mengaku dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12).

Baca Juga

Cekidot Partygoers, Ini Dia Full Lineup DWP 2019

Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP 2019 yang akan berlangsung 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.

GAPRINDO menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta.

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Abdurahman. (Asp)

#Djakarta Warehouse Project #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan